PONTIANAK (iainptk.ac.id)– IAIN Pontianak sukses menggelar kegiatan Pencanangan Pembanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara itu berlangsung di Aula Syeikh Abdul Rani Mahmud, Jum’at (29/11/2019).

Tampak hadir Ombusmen Republik Indonesia Perwakilan Kalimatan Barat, Polresta Pontianak, Ketua MUI Kalimatan Barat dan Ketua DPD RI dapil Kalbar, H. Sukiryanto.

Kehadiran H. Sukiryanto selain sebagai saksi juga menandatangani naskah serah hibah tanah untuk pembangunan ma’had kampus yang terletak di jalan selat panjang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan IAIN Pontianak.

Sebelum melaunching Pencanangan Pembanganan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif menyampaikan “Pembangun Zona Integritas ini merupakan program mandatori negara. Setiap instansi harus mengarah ke zona integritas. Kita semua harus menyiapkan diri untuk menjadi bagian utuh program zona integritas” ungkapnya.

Rektor Syarif melanjutkan, “Semua program kegiatan harus memiliki output yang jelas dan terukur. Indek kualitas sebagai lembaga ilmiah, yang kita tulis kita rencanakan pembiayaanya. Pelaksanaan penganggaran dan evaluasinya harus terukur. Jangan ritualistik. Zona integritas itu jangan basa basi. Jangan kita banyak bicara yang tak bermanfaat di medsos. Kalau membicarakan aib orang, sudah seperti malaikat. Ingat saudara, kita masih berwajah terhormat karena Allah masih melindungi aib kita” tegasnya.

“Malu kita lembaga pendidikan yang berbasis agama, tidak mampu menciptakan integritas yang baik. Sekarang kita telah melakukan transaksi keuangan secara non tunai. Kita harus bersama-sama menjaga kondusifitas kampus. Kita jaga integritas diri dan nama baik kampus kita” ucap Rektor Syarif penuh harap.

Pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas oleh Rektor IAIN Pontianak diikuti pembubuhan tandatangan oleh para saksi.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas dan komitmen mewujudkan WBK dan WBBM oleh para pimpinan dan diikuti semua pegawai.

Selanjutnya para saksi menyematkan ID Card bertuliskan nama pegawai dan Logo Zona Integritas IAIN Pontianak kepada para pimpinan IAIN Pontianak. Terakhir dilakukan penandatangan naskah hibah tanah dari H. Sukiryanto untuk IAIN Pontianak.

Penulis: Abdullah
Editor: Aspari Ismail

PONTIANAK (iainptk.ac.id)–Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA bersama seluruh pegawai IAIN Pontianak, berkomitmen mewujudkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembacaan dan penandatanganan pakta integritas ini berlangsung di Aula Syekh Abdul Rani Mahmud pada Jumat (29/11/2019) bertepatan dengan hari Kopri.

Kegiatanini juga dihadiri dan disaksikan oleh Ombusmen RI Perwakilan Kalbar, Imam Munandar, Kapolresta Kota Pontianak, AKBP Komarudin, S.I.K. MM. Ketua Majelis Ulama Indonesia, H. Muhammad Basri HAR dan Tokoh masyarakat Kalbar sekaligus Anggota DPD RI, Drs. H. Sukiryanto.

Dalam kata sambutannya, Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA mengatakan “Hari ini kita akan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Ini adalah program Mandatori Negara. Setiap instansi harus mengarah kesana. Tentu orang-orang yang menjadi subjek di instansi itu harus menyiapkan diri untuk menjadi bagian utuh dari program ini. Kita semua wajib berperan aktif mewujudkan zona integritas ini” tegas Rektor Syarif.

“Zona integritas itu titik berat sebenarnya tidak sekedar kita bebas dari korupsi. Oleh karena itu kita tidak boleh terjebak hanya mengisi borang-borang. Ketua tim harus punya program antisipasi korupsi, program antisipasi bukan jatuh pada administrasi tapi jatuh pada subjek administrasi. Para pengampu tanggung jawab, dalam hal ini saya sebagai pimpinan dan person-person yang ditunjuk untuk mengimami area perubahan itu, harus sadar betul melakukan program-program antisipasi dan pencegahan. Oleh karena itu pembinaan pegawai harus dicanangkan setiap bulan. Lalu reviu anggaran baik pelaksanaan dan evaluasi program harus dilaksanakan setiap bulan. Baik ditingkat institut dan fakultas serta lembaga.” sambungnya.

“Tujuan utamanya adalah untuk efisiensi dan integritas pelaksanaan dan penggunaan uang negara. Saya sering mengatakan, saya alergi dengan program-program dan aktifitas yang sifatnya ritualistik. Kita jangan suka begitu. Kita wujudkan program yang efektif dan efisiensi serta punya output yang jelas dan terukur.” ujarnya mengakhiri.

Penulis: Bambang Eko Priyanto
Editor: Aspari Ismail

Dalam rangka upaya optimalisasi dan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dari jenis Pajak Restoran khususnya untuk sub jenis Jasa Boga/ Katering dan Menindaklanjuti Undang-undang 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016, untuk itu bersama Surat ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/Surat-Edaran-Walikota-Pontianak.pdf” width=”fullscreen”]

Pontianak (iainptk.ac.id)–Menyikapi beberapa kasus adanya penolakan terhadap alumni prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Rektor IAIN Pontianak Dr. Syarif menegaskan bahwa sarjana PGMI itu setara dengan lulusan PGSD.

“Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Satuan Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar setara dengan Madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian lulusan S1 PGSD setara dengan lulusan S1 PGMI” tegas Rektor Syarif.

Bahkan lulusan PGMI itu, sambung Rektor Syarif, punya nilai plus. “Selain memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD, sarjana PGMI itu memiliki tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan Pendidikan Agama Islam” ungkap Rektor Syarif.

“Penerimaan CPNS itu harus memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama. Karenanya kami harap kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bisa memahami persoalan ini” harapnya.

“Kami telah berkirim surat ke BKN dan BKD Kalbar. Semoga bisa dipahami dan menerima lulusan kami secara adil” pungkas rektor.

Penulis: Ishak
Editor: Aspari Ismail

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/Direktur-Dewan-Eks-BAN-PT-Jakarta-1.pdf” width=”fullscreen”]

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/BKN-Jakarta.pdf” width=”fullscreen”]

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/BKD-Provinsi-Kalbar.pdf” width=”fullscreen”]

Pontianak (iainptk.ac.id)–Rektor IAIN Pontianak, Dr Syarif, MA akan melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara penting itu akan digelar pada Jum’at (29/11/2019) mendatang.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan IAIN Pontianak sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sejatinya Komitmen itu telah dilakukan dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas oleh Rektor IAIN Pontianak terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas seluruh pejabat yang disaksikan oleh Inspektur Itjen Kemenag, Muhammad Yasin, beberapa waktu silam” terangnya.

“Kegiatan pencanangan Zona Integritas ini nantinya akan diikuti oleh seluruh pegawai IAIN Pontianak: Aparatur Sipil Negara maupun pegawai kontrak. Kita ingin Zona Integritas menuju WBK dan WBBM jadi komitmen bersama seluruh pegawai IAIN Pontianak” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak Dr. Saifuddin Herlambang menjelaskan, saksi-saksi yang kita undang untuk hadir di acara pencanangan Zona Integritas itu adalah Kepala Ombudsman Kalbar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar, Kapolresta Pontianak dan tokoh masyarakat Drs. H. Sukiryanto, anggota DPD RI Dapil Kalbar” tutur Ketua Panitia itu.

Penulis: Ishak
Editor: Aspari Ismail

Pontianak (iainptk.ac.id)–Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) IAIN Pontianak melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi penyelenggara perencanaan dan pengangaran responsif gender (PPRG) PTKIN se- Indonesia, yang dipusatkan di Hotel Orchardz, 20 s.d 22 November 2019. Kegiatan tersebut berlangsung sukses.

Kegiatan tersebut dihadiri Hj. Farihatin Ladia, M. Sos. M. Si, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pendidikan Islam, Rabu (20/11/2019).

Ada beberapa yang disampaikan disela sambutan. “Kegiatan PPRG untuk IAIN Pontianak diselengarakan yang ke tiga kalinya, tepatnya tahun ketiga. Kegiatan PPRG di Pontianak pertama khusus pada pendampingan, penyusunan dokumen di internal IAIN Pontianak, dan kemarin penyusunan Kemenag kabupaten kota Kalimantan Barat. Malam ini kegiatan evaluasi dan koordinasi penyelengaraan PPRG PTKIN se-Indonesia.

“PPRG IAIN Pontianak, sebelumnya sudah terjadwal pada tanggal 18-20 Oktober 2019 bulan kemarin. Karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, suasana kabut pekat waktu itu, dan kami selaku panitia tidak mau mengambil resiko”. jelas Suhaimi S.Ag, M.Pd selaku Ketua Panitia.

“Cuaca buruk pada tahun 2015, ketika melaksanakan kegiatan FGD Forum Perencanaan se-Indonesia di Pontianak, dan suasana sangat luar biasa. Asap sangat pekat sampai kemudian sebagian peserta PTKIN Se-Indonesia harus menambah perjalanan dinas. Dua malam harus menginap di Pontianak, karena penerbangan sangat susah. Oleh karena itu melihat pengalaman yang sudah pernah terjadi di Pontianak, maka kemudian melakukan komunikasi bersama Ibu Farla, menyepakati bahwa kegiatan PPRG yang seharusnya dilaksanakan 18 Oktober 2019 kemaren sampai waktu yang memungkinkan dan alhamdulilah malam ini kita laksanakan” sambung Suhaimi.

Kegiatan koordinasi dan evaluasi PPRG di Pontianak ini, dihari oleh 12 PTKIN termasuk Pontianak, tidak semuanya. Dengan karateristik yang berbeda ada 5 PTKIN mengikuti kegitan PPRG proses penyusunan document. Sementara 7 PTKIN adalah yang mendapat anggaran belanja modal khusus pengadaan ruang laktasi salah satunya IAIN Pontianak, yang sampai pada hari ini dalam proses pengadaan barang untuk ruang laktasi.

Farihatin Ladia menyatakan, ‘’Semoga yang menjadi target dan output kita dapat evaluasi dengan baik, ingin mengetahui 5 PTKIN untuk penyusun document masih tersisa dua PTKIN sama sekali belum melaksanakan kegiatan untuk mencari tahu kendala apa dan untuk penyediaan sarana dan prasarana’’. ungkapnya.

‘’Mudahan kedepan tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan semakin solid untuk bisa menyelesaikan PPRG yang masih 29 PTKIN yang belum melaksanakan kegiatan PPRG’’ harap Farihatin Ladia.

Rektor IAIN Pontianak Dr. Syarif. S.Ag. MA. mengatakan “Tidak perlu menunggu ada anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan ini, hal ini terinspirasi asal jangan gender, tapi jangan sebut kesetaran gender karena sudah tidak relevan lagi. Karena perempuan ini tidak ada yang dihambat untuk berkarir, politik, kegiatan tidak hanya berbasis ritualistik terkait anggaran harus berbasis pada mutu, dan pemutuan menyarankan kepada LP2M untk melakukan penelitian 40% penguatan atau membantah teori, pengembangan riset libery bertujuan supaya dosen setiap mengajar memiliki buku sendiri dalam mengajar mata kuliahnya, 20 % berbasis pengembangan masyarakat, 10 % berbasis budaya Borneo sesuai visi ulung dan terbuka dalam riset dan kajian keilmunan, ke-Islaman Borneo. Untuk mewujudkan hal itu memiliki kebijakan 10 % untuk budaya lokal kalaupun kebudayaan berbasis Islam” ujar Rektor Syarif.

“Merekomendasi program apa yang relevan, kampung riset, pembinaan, memiliki pusat study gender PSGA intrumen di luar. Jangan lagi berbicara kesataran gender hari ini apa yang mencuat masalah gender buat program, pembinaan dan worshop atau perlu pengebamngan karir. Membuka link bersama instansi, karena hidup ini kita yang merekayasa “program” jangan tanggung. Mitra kerja para wakil rektor dan dekan anti ritualistik” pesan Syarif selaku rektor IAIN Pontianak.

Lebih lanjut Rektor Syarif juga mengatakan “Apapun harus implementatif agar terukur. Masalah keuangan agar tidak ritualistik. Kontrol serapan angggaran. Fokus pada SDM. Mengevalusi program yang ritualistik dalam ‘’menghabiskan anggaran”. Kalau tidak ada keterukuran hanya pemberdayaan program sudah tidak relevan lagi” tutupnya.

Penulis: Abdullah
Editor: Aspari Ismail

Pontianak (iainptk.ac.id)–Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Goes to Campus sekaligus teken MoU bersama IAIN Pontianak.

Menggandeng program studi Bimbingan konseling Islam dan program studi psikologi Islam yang berada di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, yang dilaksanakan di Aula Syech Abdul Rani Mahmud.

Selain itu juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Goes to Campus melalui Komisionir KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak Ai Maryati Solihah, M. Si. serta Komisioner KPAID Kalbar Alik R Rosyad, kedua belah pihak melakukan penandatangan MoU di Ruang Rektor IAIN Pontianak, Selasa (19/11/2019).

Dr. Ismail Ruslan, S.Ag., M.Si dalam menyampaikan sambutan pada acara tersebut mengatakan, “Alhamdulilah kita kedatangan aktivis, pengurus Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ini adalah kabar yang membahagiakan Ditengah kehausan di dua program studi ini terhadap isu, tema terkait isu anak. Alhamdulilah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah membuka diri seluasnya kepada lembaga yang terkait, tidak hanya kebutuhan akreditasi saja. Karena memang diakreditasi dipersyaratkan semua program studi memiliki jaringan dan kerjasama lembaga diluar”, tuturnya.

Lebih jauh juga Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah itu ini menjelaskan, “Kebutuhan untuk memperkaya pengetahuan dan ilmu pengetahuan di dua program studi Bimbingan Konseling Islam dan Psikologi Islam. Idealnya intelektual bahwa akademisi tidak seperti menara gading yang merasa besar dengan fikiran, tetapi akademisi dan Intelektual juga harus membumi dan bisa menjejakkan kaki di bumi. Ia juga harus melihat fakta sosial yang dipelajari bisa diterapkan di masyarakat. Mahasiswa yang telah belajar, yang bisa terdiri dari semester 1.5. bahkan semester 9, bahwa nanti Anda akan terjun kepada masyarakat” lugasnya.

”Persoalan anak, dan mengapa karena kedua program studi baik Bimbingan Konseling dan Psikologi sangat relevan marak dibicarakan secara nasional bahwa alumni bimbingan konseling harus peduli dengan isu yang terkini. Kedepan akan kita hadirkan lagi aktivis, pengurus yang terkait dengan pengembangan dua program studi baik bimbingan konseling dan psikologi Islam”, imbuhnya.

“Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, nikmatilah materi yang disampaikan KPAI tanyakan, diskusikan hal yang menarik, untuk kebutuhan menambah ilmu pengetahuan mahasiswa, kepada KPAI jangan kapok untuk datang ke IAIN Pontianak. Kami membuka diri dikemudian hari, 2020 dan sampai kapanpun jika ada isu yang terkait, anak kami siap memfasilitasi” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Firdaus Achmad, M. Hum membuka acara tersebut. “Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dilontarkan kepada KPAI, mengapa anak mesti dilindungi. Saya langsung ingat kepada Imam mazhab dalam teologi Islam ada Imam Hambali Ahmat bin Hambal, saat berusia 7 tahun Imam Ahmad sudah bisa menaklukkan kesombongan seorang raja. Dalam sebuah dialog, kecerdasan seorang anak. Seperti Imam Ahmad bin Hambal inilah yang Indonesia butuhkan, karena saat ini secara faktual anak Indonesia jauh dari sebuah harapan. Untuk menjadi pemimpin masa depan, terwujudnya Indonesia ramah anak. Karena belum paham, mengapa Indonesia harus ramah dengan anak.

Anak itu butuh dilindungi, jika anak tidak dilindungi maka tidak akan ada kehidupan, itu logika yang tidak bisa dibantah. Kalau tidak dilindungi anak maka tidak ada lagi generasi berikutnya, persolalannya adalah kata perlindungan disini, selalu diidentikkan kepada kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa padahal kejahatan sekarang, tidak hanya dilakukan oleh manusia kejahatan, ada potensi yang bisa mengerus, kehidupan anak Indonesia sekarang.

’’Seperti yang dipengang saat ini hp android itu berpotensi mengerus kehidupan masa depan anak Indonesia mereka lebih memilih membuka android, tablet dibandingkan mengaji, mendengrkan ceramah.’’ Ungkap Dr. Firdaus Achmad, M. Hum.

Mereka lebih memilih android ketimbang belajar, sambung Firdaus. Nah, mungkin misi yang mesti dirumuskan oleh KPAI sedikit merubah untuk memasukkan potensi yang bisa menggerus kehidupan masa depan anak Indonesia. Karena sejatinya anak hari ini menjadi pemimpin masa depan. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan memuliakan anak Indonesia, jayalah anak Indonesia. tutupnya.

Penulis: Abdullah
Editor: Aspari Ismail

Pontianak (iainptk.ac.id)–Mahasantri Ma’had al-jamiah IAIN Pontianak memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dengan membawa tema: Siapa yang engkau Idolakan…

“Tujuan dari memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk meneladani Ahklak beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik seluruh mahasantri ma’had al-Jamiah, Musrif/ah, staf honorer dan seluruh pengurus Ma’had al-Jamiah pun sekalian” ujar Muh. Gito Saroso.M.Ag, Mudir Ma’had al-Jami’ah IAIN Pontianak.

“Untuk itu, mengidolakan Rasulullah bukan hanya secara fisiknya tetapi harus mengambil nilai-nilai yang diajarkannya agar segala aktifitas memang betul-betul sesuai dengan Akhlakul karimah” tegas Dr. Saifuddin Herlambang.

“Mengidolakan Rasulullah dengan cara mengambil nilai-nilai yang diajarkannya agar terbentuk Akhlakul karimah dalam segala aktivitas sehari-hari” sambung Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak itu.

Penulis: Bambang Eko Priyanto
Editor: Aspari Ismail

Pontianak (iainptk.ac.id)–Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar acara Kampus Pengusung Moderasi Beragama dengan tema “Sinergi Damai dari Kalbar untuk Indonesia”, Sabtu (16/11/2019).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Syeikh Abdurrani IAIN Pontianak ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, serta beberapa instansi terkait.

Mengawali kegiatan ini, terdapat penampilan puisi yang begitu apik oleh salah satu mahasiswa IAIN Pontianak. Tidak hanya itu, ada beberapa sesi yang diadakan dalam kegiatan ini, yaitu Penyerahan Beasiswa dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kepada Prodi Studi Agama-Agama (SAA), serta Launching Film pendek yang berjudul “Merajut Damai di Kalbar”.

Dr. Ismail Ruslan, Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) sekaligus Ketua Umum FKUB Kalimantan Barat mengatakan bahwa “Film yang ditayangkan perdana ini sebagai bentuk apresiasi FKUB. Film pendek ini merupakan cara FKUB dalam mengapresiasikan kerukunan sebagai komitmen Kalbar yang seharusnya tidak hanya diwacanakan namun terbuktikan.”katanya.

Setelah sambutan dilanjutkan dengan pemakaian jas yang diserahkan oleh Ketua Umum FKUB Kalbar kepada Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili.

Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif mengatakan bahwa ia berusaha untuk menjadikan IAIN Pontianak sebagai Kampus Pengusung Moderasi Beragama.

“Sinergi Damai dari Kalbar untuk Indonesia itu merupakan gebrakan dari Kalbar untuk dunia. Kami berusaha menjadikan IAIN Pontianak sebagai Kampus Pengusung Moderasi Beragama. Karena dalam Islam sendiri dilarang untuk menyudutkan agama lain apalagi menghakiminya,” ungkap Rektor Syarif.

Penulis: Farli Afif
Editor: Aspari Ismail

Pontianak (iainptk.ac.id)– Rektor IAIN Pontianak mengajak untuk menjadi muslim yang moderat. Muslim yang paham akan agama dan mengamalkan ajaran moderasi beragama.

“Mari kita menjadi juru damai. Agama itu memiliki porsi yang sangat tinggi. Dalam mempengaruhi sikap sosial jangan basi-basi karena hidup itu tidak lama. Dan kita harus kembali, jangan menjadi juru makar, juru caci maki” tuturnya.

Rektor Syarif menegaskan, “Jangan terlalu merasa menjadi orang paling benar. Jangan terlalu mudah memaki orang, mengkafirkan orang” sambungnya.

Pernyataan itu dilontarkan Rektor Syarif ketika memberikan kata sambutan yang di inisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat bekerjasama dengan Prodi Studi Agama-Agama. Tema yang digagas adalah “Kampus Pengusung Moderasi Beragama Sinergi Damai dari Kalbar untuk Indonesia”, Sabtu, (16/11/2019).

“Kita harus memiliki komiten untuk menjaga kedamaian Kalbar untuk Indonesia, melalui pemikiran, karya, program mengarah kepada perdamaian. IAIN Pontianak, telah memulai dari mahasiswa baru dengan membekali wawasan kebangsaan” tuturnya.

“Kita harus bersama, komitmen harus ada instrument yang perlu diperbaiki. Ada akar ketidak-adilan, akar dari kebijakan ekonomi, ada akar ketidak baikan politik. Kita jangan polos amat. Jangan menggiring masyarakat, bersama semua ummat agama” sambungnya.

Lebih lanjut Rektor IAIN Pontianak menyampaikan, “Saya memiliki keyakinan ketika mereka membunuh orang lain, seperti tragedy yang terbaru terjadinya kasus bom bunuh diri di Medan itu, bisa dipastikan bukan ummat beragama. Dia tidak paham agama. Beragama sebatas Identitas KTP” ungkapnya.

’’Moderasi beragama itu adalah muslim yang moderat paham akan agama, mengamalkan ajaran agamanya, dan rela Ikhlas. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho Tuhan dan mendaptakan kebaikan di hati kita’’ tutupnya mengakhiri sambutan.

Penulis: Abdullah
Editor: Aspari Ismail