Pontianak (iainptk.ac.id) — IAIN Pontianak menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pejabat Fungsional Penyetaraan Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat dengan tema “Menggali Potensi dan Kendala untuk Mewujudkan Optimalisasi Peran dan Profesionalisme.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Pontianak, Dr. Ali Hasmy, M.Si.; Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, H. Kaharudin, S.Ag.; serta 35 pejabat fungsional penyetaraan dari IAIN Pontianak dan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Acara berlangsung di Hotel Orchard Gajah Mada, Pontianak, pada Kamis (13/2/2025).

Dr. Ali Hasmy menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momen bagi peserta untuk berbagi pengalaman terkait kebijakan penyetaraan. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemangku kebijakan.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menyerap perspektif para pejabat yang mengalami kebijakan ini, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja birokrasi yang optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Kanwil Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting karena membahas langsung tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional.
“Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan ini, tetapi tetap bersemangat dalam bekerja,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, “Saya berharap kita dapat menemukan berbagai cara untuk meningkatkan pangkat kepegawaian, namun tetap berfokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.”
Adi Mulyono, S.Sos., selaku Analis SDM Aparatur, selalu Ketua penyelenggara kegiatan menyampaikan bahwa FGD ini merupakan inisiatif untuk menindaklanjuti kebijakan penyetaraan pejabat fungsional sedang berjalan dan menunjukan fenomena belum mencapai tujuan kebijakan secara optimal, sehingga disinergikan dengan penelitian tesis dengan tema Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan di Wilayah Kalimantan Barat. Sinergi kebutuhan organisasi dan kebutuhan kajian ilmiah mendapat dukungan penuh dari Bapak Rektor IAIN Pontianak Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag, MA, beserta jajaran Pimpinan dan tidak terlepas juga dukungan Bapak Kakanwil Kemenag Kalbar Bapak Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I beserta jajaran pimpinannya.
“Kegiatan ini menjadi wadah bagi kita untuk berbagi kondisi faktual yang dirasakan mengenai potensi dan kendala yang selama ini dihadapi, dengan harapan dapat menemukan solusi terbaik demi optimalisasi kinerja pejabat fungsional,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa hasil FGD ini akan menjadi rekomendasi bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan secara berjenjang di masing-masing satuan kerja (satker). Bahkan, tidak menutup kemungkinan hasilnya akan diusulkan sebagai kebijakan nasional. Hasil FGD ini juga akan menjadi bagian penting dari Tesis dengan tema Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan di wilayah Kalimantan Barat, yang ditargetkan akan dipublikasikan juga dalam jurnal ilmiah terakreditasi.
Selain itu, dalam jangka panjang, outcome yang diharapkan adalah lahirnya kesadaran bersama mengenai berbagai potensi dalam jabatan fungsional yang masih dapat dikembangkan yang mampu melahirkan produktivitas dan profesionalitas yang bersumber dari proses internalisasi secara personal pejabat penyetaraan.
Kegiatan telah berlangsung secara dinamis dan diwarnai diskusi hangat dipandu oleh fasilitator Adi Mulyono dan menghasilkan catatan-catatan penting sebagai rekomendasi sesuai aspirasi dan kondisi yang dihadapi pejabat penyetaraan. Salah satu peserta FGD Suhaimi, M.Pd setelah selesai kegiatan memberikan tanggapan atas kegiatan ini. “Secara keseluruhan, kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Target-target yang ingin dicapai dari kegiatan ini sudah sesuai dengan harapan. Harapan yang dimaksud adalah bagaimana merumuskan kembali (reformulasi) pejabat fungsional hasil penyetaraan dengan pekerjaan atau kompetensi yang selama ini mereka geluti, agar dikembalikan sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) mereka. Dengan demikian, ke depan, semangat pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal,” ujarnya.

Suhaimi melanjutkan, “Hasil rekomendasi ini juga harus disampaikan dan dipahami oleh pimpinan satuan kerja (Satker) terkait pola pikir mereka terhadap semangat reformasi birokrasi. Dengan begitu, pejabat fungsional hasil penyetaraan tidak lagi menjadi korban akibat pola pikir lama. Akibatnya, para pejabat fungsional tidak fokus pada pekerjaan fungsionalnya, tetapi masih disibukkan dengan pekerjaan strukturalnya,” pungkasnya.
Harapan perubahan yang lebih baik untuk jabatan fungsional penyetaraan, sesuai rekomendasi FGD juga diungkapkan oleh Dian Pramudya, SE pengelola pengadaan barang/jasa ahli muda Bagian TU Kemenag Prov. Kalbar.
Selain itu, H. Nursahid, S.Ag., selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalbar, menyampaikan, “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan penyelenggara FGD ini. Alhamdulillah, kami mendapatkan pencerahan yang luar biasa, dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini karena manfaatnya sangat luar biasa, terutama dalam memotivasi kami yang tadinya sudah agak lemah akibat berbagai macam tugas, kegiatan, dan lain sebagainya yang harus kami kerjakan. Kini, kami kembali bersemangat untuk terus bekerja dan berusaha agar menjadi lebih baik ke depannya, terutama dalam hal kenaikan pangkat, jabatan, dan lain sebagainya”.
Penulis : Abd. Hasan
Editor : Bambang