Pontianak (iainptk.ac.id) — Seminar Nasional dengan tema Radikalisme dalam Perspektif Islam, diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Pontianak. Seminar ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 5 Februari di Aula Syech Abdurrani Machmud IAIN Pontianak. Turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Narasumber, pimpinan di lingkungan IAIN Pontianak dan mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan ini.

Muhammad Ali Fahmi selaku Ketua Dema IAIN Pontianak menyampaikan “IAIN Pontianak merupakan Kampus Islam Negeri satu-satunya di Kalimantan Barat. Maka layak hari ini IAIN Pontianak menjadi salah satu tempat, untuk melahirkan pelopor penangkalan Radikalisme yang ada di Kalbar ini. Tema ini merupakan keinginan kami, untuk menggaungkan bagaimana kampus bisa menangkal radikalisme.”

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Firdaus Achmad, M.Hum menuturkan “Ketika kita membicarakan Radikalisme, sepertinya kita ingin mengikis, menghindari, bahkan membuang sejauh mungkin radikalisme dari kampus IAIN Pontianak. Sebenarnya ketika ada niat untuk membuang jauh-jauh radikalisme itu, orang yang paling tersinggung itu adalah dosen Filsafat. Karena dalam filsafat radikalisme itu justru ditanamkan.”

Beliau yang juga merupakan dosen Filsafat melanjutkan “Radikalisme merupakan suatu pemahaman, pelajaran, yang mengajak orang untuk berfikir secara mendalam sampai akar persoalan. Sebenarnya kata radikalisme yang berasal dari kata Radix mengandung suatu hal yang positif. Radikal itu adalah suatu bentuk dari sifat kritis, kita tidak mungkin menikmati ilmu pengetahuan kalau tidak ada bentuk pemikiran yang radikal. Karna kita sudah benci kata radikalisme, kita harus membuat garis hijau yang bisa membedakan radikalisme yang halal dan yang haram.”

“Radikalisme menjadi haram ketika mempengaruhi sikap kita yang mengarah ke hal negatif. Radikalisme yang negatif anti akan keterbukaan, anti kepada pemikiran orang lain, hari ini kita bongkar dan melihat dalam perspektif Islam. IAIN Pontianak akan terus bergerak menangkal radikalisme yang dapat merusak kerukunan kita.” Tegasnya.

Salah satu narasumber dalam kegiatan ini adalah KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag selaku Rais Syuriyah PBNU menyampaikan “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Wakil Rektor.  Bahwa radikalisme itu tidak selalu negatif, akan tetapi ada yang negatif dan positif, ada yang halal dan ada yang haram. Termasuk radikalisme yang halal menurut Islam adalah manakala seseorang ingin Islam secara Kaffah, yang tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan, tetapi seluruh perkara-perkara yang disunnahkan. Tidak hanya meninggalkan yang haram, namun yang makruh-pun ditinggalkan. Akan tetapi orang seperti itu tidak boleh memaksa orang lain sama dengan dirinya, karena itulah yang menjadi persoalan”.

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko Priyanto dan Abd. Hasan

Pontianak (iainptk.ac.id) — Tepat setelah mengikuti kegiatan Sertifikasi Wawasan Kebangsaan, pengurus Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) IAIN Pontianak dilantik. Pengurus diambil ikrar untuk memimpin selama satu tahun oleh Rektor IAIN Pontianak, pada tanggal 4 Februari di Aula Syech Abdurrani Machmud. Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan semua Fakultas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kaprodi, serta Kabag Akademik dan Kemahasiswaan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Abdul Mukti, MA., dalam katasambutannya melaporkan “Sebagai laporan singkat kepada Rektor IAIN Pontianak pada tahun 2019 kita canangkan #Ormawa_Berbenah. Dengan indikator bahwa seluruh kepengurusan yang berjumlah 38 Ormawa berisikan ribuan orang telah sama pengurusannya Mulai Januari sampai Desember. Jadi periode kepengurusan sudah sama dengan tahun anggaran.”

Beliau yang juga merupakan Dosen Filsafat menambahkan “Tahun ini kita akan melakukan progres terhadap kinerja ormawa dilingkungan IAIN Pontianak. Baru pada tahun ini kita bisa melantik secara bersama-sama yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Tahun ini akan ada 3 pelantikan bertahap. Pertama pada hari ini Sema dan Dema Institut, kedua pelantikan UKM dan UKK, terakhir pelantikan Demaf dan HMPS dimasing-masing fakultas yang dilakukan secara otonomi karena Demaf dan HMPS serta di SK-kan oleh Dekan, maka yang akan melantik adalah Dekan.”

“Dema Institut pada tahun 2020 telah sepakat untuk menyebut kabinetnya sebagai Kabinet Kejayaan. Saya minta supaya istilah kejayaan jangan hanya sebagai take line, tapi harus bunyi dalam bentuk amal yang jelas dan kongkrit. Jadi harus dirumuskan apa bentu kegiatan dari kejayaan, dan kita akan tagih kinerjanya hingga ujung tahun.” Pintanya.

Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA menyampaikan “Pertama, selamat untuk anak-anakku sekalian yang sudah dilantik, berarti sudah dimulai untuk menapaki tanggung jawab sebagai tokoh-tokoh mahasiswa dan berlatih sebagai pemimpin. Kedua apa yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, adalah bahasa rektorat yang harus dilaksanakan. Ketiga, saya yakin yang dilantik hari ini hadir dari awal dalam sertifikasi wawasan kebangsaan dan kami juga hadir. Itu menandakan kami serius, untuk membimbing dan mengarahkan kalian. Kami akan selalu mengapresiasi segala yang muncul dari kalian hal-hal positif untuk kemajuan IAIN Pontianak.”

“Prestasi awal ini harus kalian sambut dengan serius. Saya ingin menguji kalian yang dilantik hari ini, untuk Menteri setidaknya sampai pertengahan Maret saya tantang 1 proposal kegiatan. Misalnya menteri berkaitan Agama membuat kegiatan Moderasi Beragama, Kominfo fokus proposal mendirikan Web Dema, untuk membantu menginformasikan serta menjadi speaker up untuk IAIN Pontianak. Pesan saya untuk Sema, Pengurus KPU yang diangkat harus sudah memiliki Sertifikat Wawasan Kebangsaan. Lakukan revisi undang-undang jadikan sertifikat Wawasan Kebangsaan sebagai syarat untuk menjabat apapun”. Pinta rektor IAIN Pontianak.

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko Priyanto

Pontianak (iainptk.ac.id) — Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di IAIN Pontianak, wajib mengikuti kegiatan Sertifikasi Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang handal, untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang kebangsaan. Narasumber pertama ada Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA., menyampaikan Moderasi Beragama dan Toleransi. Narasumber yang kedua PA Ahli DAM XII/TPR Bidang Sosbud, Kesatuan Kodam XII Tanjungpura, Isa Ansori, S.I.P, M.M menyampaikan NKRI dan Sejarah Perjuangan Bangsa. Pemateri terakhir, Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara.

Mahasiswa begitu semangat mengikuti kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 Januari di Aula Syech Abdurrani Machmud. Selaku Ketua panitia pelaksana, Suyati, S.Ag melaporkan “Sertifikasi wawasan kebangsaan ini, dilaksanakan bagi calon pengurus Organisasi Kemahasiswaan periode 2020. Kegiatan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang mau menjadi pengurus.”

Beliau yang juga merupakan Kabag Akademik dan Kemahasiswaan melanjutkan “Calon Pengurus Ogranisasi Kemahasiswaan berjumlah 1.000 lebih. Jadi dalam pelaksanaan sertifikasi wawasan kebangsaan ini, akan dilaksanakan dua periode. Periode pertama hari ini diikuti oleh 26 Ormawa dan yang kedua tanggal 11 Februari akan dilikuti oleh pengurus di 16 HMPS seluruh Fakultas. Peserta yang melaporkan untuk mengikuti kegiatan hari ini berjumlah 502 peserta.”

Rektor IAIN Pontianak dalam katasambutannya di dahapan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan, Wadek III, Kaprodi dan calon pengurus Ormawa menyampaikan “ Pertama yang harus menjadi kebangaan kita bersama adalah, kegiatan ini merupakan pertama di IAIN dan satu-satunya di PTKIN se-Indonesia. ini menindaklajuti mewujudkan laporan kita kepada Kementerian Agama. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari tema Rakornas tahun 2020, ‘Moderasi beragama, umat Rukun Indonesia Maju’. Kita sambut dengan program IAIN Pontianak melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan”.

Diakhir katasambutannya Rektor menyampaikan, Kami berharap kegiatan ini menghasilkan output yang jelas yakni untuk menguatkan pemahaman pengurus Ormawa tentang NKRI secara utuh. Mencakup dasar dan falsafah bernegara, territorial Negara, keberagaman Bangsa dan keberagamaan Bangsa. Selain itu untuk memupuk dan menumbuhkan sikap patriotik kebangsaan, cinta tanah air, kontra radikalisme, dan kontra ide serta karya dan gerakan trans nasional. Oleh sebab itu kita harus menjadi pionir-pionir tangguh dalam menjaga dan mengisi serta mempertahankan NKRI. Tutupnya.

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko Priyanto

PONTIANAK (iainptk.ac.id) — Sebanyak lima orang mahasiswa Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Kegiatan ini merupakan respon terhadap permintaan tertulis dari Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNTAN, Dr. Herlan, S.Sos., M.Si yang telah melayangkan surat ke pihak IAIN Pontianak, perihal Permohonan Ijin dan Persetujuan Memperoleh Tempat Melaksanakan PKL Mahasiswa Program Diploma III FISIP UNTAN.

Peserta PKL merupakan mahasiswa semester VI (enam) yang berasal dari Progam Studi Kearsipan. Mereka ditempatkan di fakultas dan lembaga yang ada di lingkungan IAIN Pontianak. Adapun penempatan mahasiswa UNTAN yang melaksanakan PKL, yaitu: Tyo Pamungkas (FTIK), M. Fadil (FUAD), Cindi Amalia (FASYA), Sinta Nuryanti (Pascasarjana) dan Ricky Arjuna Yuda (LPM). Kegiatan PKL yang diikuti mahasiswa ini, dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari hingga 3 April 2020.

Kepala Bagian Umum, Sumarman, S.Ag mewakili Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak memberikan pengarahan kepada peserta PKL UNTAN di ruang kerjanya. Kabag Umum berharap agar peserta bisa membantu secara maksimal membenahi arsip di lokasi PKL.
“Kita fokus pada arsip aktif saja”, pesan Kabag Umum kepada mahasiswa. Beliau juga menekankan bahwa kehadiran peserta selama melaksanakan PKL menyesuaikan dengan jam kantor yang berlaku di IAIN Pontianak.

Untuk tertib administrasi kehadiran, mahasiswa PKL diminta untuk melakukan absen secara elektronik. Seluruh mahasiswa PKL menyelesaikan proses perekaman sidik jari pada mesin finger print. Selanjutnya, seluruh peserta diantar oleh staf Subbag THR ke lokasi PKL yang telah ditentukan. (*)

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko Priyanto

Pontianak (iainptk.ac.id) — Kepala UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pontianak, Dedi Hafidin, S.Kom, menegaskan kepada seluruh peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

“Jangan sampai ada peserta tes CPNS yang datang terlambat. Satu jam sebelum pelaksanaan SKD CPNS peserta harus sudah berada di lokasi kegiatan tes. Lima menit sebelum pelaksanaan ujian, sistem sudah di log. Bagi peserta yang terlambat datang, tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang ujian” ujarnya.

Hal itu ditegaskan Kepala UPT BKN Pontianak ketika Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SKD CPNS Kementerian Agama, Minggu (2/2/2020) siang di Ruangan Pertemuan Gedung UPT BKN Jl. Veteran Pontianak.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Ridwansyah, M.Si, Kabag Umum IAIN Pontianak, Sumarman, S.Ag dan pimpinan STAKatN Pontianak berserta seluruh panitia penerimaan CPNS dari tiga satker tersebut.

Pelaksanaan Ujian SKD CPNS Kementerian Agama Wilayah Kalbar akan diselenggarakan pada 3-13 Februari 2020 mendatang. Untuk Peserta CPNS IAIN Pontianak, SKD CPNS akan dilaksanakan pada 12-13 Februari 2020.

Kakanwil Kemenag Kalbar menyampaikan “Kami bersyukur dan berterimakasih kepada Kepala UPT BKN Pontianak yang membantu pelaksaan SKD CPNS ini. Kami berharap kepada semua panitia CPNS Kemenag untuk bekerja profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik dan tulus ikhlas kepada peserta CPNS. Jangan pernah pegawai di Kemenag yang menjanjikan kelulusan kepada peserta. Semoga pelaksanaan ujian ini nanti tidak ada kendala” tegasnya.

Ia mengingatkan, “Kepada semua peserta tes CPNS jangan pernah percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan. Kelulusan CPNS itu murni ditentukan oleh nilai tertinggi peserta yang mengikuti tes. Sistem sekarang sudah canggih. Selesai ujian peserta sudah bisa tahu hasil tesnya. ” tegasnya.

Pada kesempatan itu selain membincangkan teknis pelaksanaan ujian SKD CPNS juga dilakukan pemasangan segel ruang server dan ruangan ujian oleh Kakanwil Kemenag Kalbar disaksikan Kepala UPT BKN Pontianak, para pejabat pada satker IAIN Pontianak dan perwakilan dari STAKatN Pontianak.

Editor: Mulyadi
Penulis: Aspari Ismail

Jakarta (iainptk.ac.id) — Menteri Agama Fachrul Razi meminta jajarannya untuk memoderatkan cara beragama dan meningkatkan prestasi kerja. “Saya merasa bangga, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah ada di Kementerian ini, dan harus terus dipertahankan serta dilakukan perbaikan kalau masih kurang. Kita juga harus tegaskan komitmen sekali lagi, bahwa tidak ada hanky panky di Kementerian ini,” ujar Menag, Rabu (29/01).

Hal itu disampaikan Menag saat menyampaikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama di Era Indonesia Maju, pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemenag 2020, di Jakarta. Rapat Kerja Nasional berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Januari 2020.

Selain itu, Menag juga meminta para pejabat Kemenag terutama Kakanwil Kementerian Agama Provinsi dapat mencari solusi tercepat untuk mencegah perpecahan yang mungkin terjadi akibat adanya gesekan. “Segera turun tangan mencoba cari solusi bagaimana pemecahannya, kerjasama dengan pimpinan-pimpinan daerah,” tegas Menag. Usai membuka Rapat Kerja Nasional, Menag pun menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Agama.

Sebelumnya di momentum yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan saat menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan yang mengusung tema “Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju”.

“Lima Program Prioritas ini kita ambil sesuai dengan arahan Bapak Menteri Agama pada saat awal tiba di Kementerian Agama di 2019 lalu. Ini yang selanjutnya menjadi panduan kita untuk melakukan serangkaian program-program ini,” tutur Sekjen M. Nur Kholis, Kamis (29/01).

Adapun lima program prioritas Kemenag 2019-2020 ini, yaitu: pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas haji dan pembenahan umrah, pembenahan pendidikan keagamaan, penguatan moderasi dan sertifikasi halal.

Rakernas Kemenag 2020 diikuti oleh 372 peserta yang terdiri dari pejabat eselon I dan II Pusat, Kakanwil Kemenag Provinsi, serta Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif juga tampak hadir mengikuti acara penting tersebut.

“Sesuai pesan Bapak Menteri serta Bapak Presiden, kegiatan Rakernas juga menjadi momentum, bukan hanya mensent program, tapi juga delivery program kepada seluruh pimpinan Kemenag di daerah,” ujar Sekjen.

Rakernas menurut Sekjen Kemenag juga merupakan kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pimpinan-pimpinan yang inspiratif di lingkungan Kementerian Agama.
“Hari ini akan kita berikan sejumlah penghargaan kepada pimpinan satuan kerja yang berprestasi. Semoga ini dapat menjadi uswah, teladan bagi yang lain,” paparnya.

Turut hadir di acara pembukaan Rakernas Kemenag itu Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Haryono. Hadir pula, Dewan Pengawas BPIP Tri Sutrisno, Wisnu Bawa Tenaya, Sudhamek, KH Syafii Maarif, dan KH Said Aqil Siradj, serta Pimpinan Majelis-majelis Agama.

Editor: Mulyadi
Penulis: Aspari Ismail

Oleh: Dr. Syarif, Rektor IAIN Pontianak

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  Kementerian Agama Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat tanggal 29-31 Januari 2020. Satu titik fokus yang mewarnai dan dominan dalam sambutan-sambutan, penyampaian materi-matari, dan dalam penyampaian summary oleh Sekjend Kemenag bahkan dalam arahan Wamenag khusus disampaikan makalah tentang moderasi beragama.

Fenomena sosial belakangan ini memang sesuai dan seperti tema Rakernas “Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju”.  Kalimat tema ini sejenis jumlah syarthiyah dalam kaedah nahwiyah. Ending atau gol kita semua adalah Indonesi maju. Menurut tema ini bahwa Indonesia maju disyarati oleh umat yang rukun. Kemudian umat yang rukun itu disyarati oleh sikap beragama atau sikap memahami dan mengamalkan ajaran agama, yaitu sikap moderasi dalam beragama. Satu hal yg harus menjadi kefahaman bersama adalah bahwa yang harus moderat itu adalah bukan agama atau ajaran agama, tetapi yang harus moderat itu ialah sikap beragama. Yang harus moderat itu adalah cara beragama.

Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan arahan bahwa moderat itu adalah berposisi di satu titik di antara dua kutub ekstrim. Sikap moderat itu artinya mendekatkan dua kutub ekstrim itu untuk menjadi titik tengah atau setidaknya saling mendekat. Tentu arahan Menteri Agama ini tujuannya, jika diterapkan pada konsep hubungan antar pemeluk agama, ialah supaya para penganut agama atau umat beragama saling berdekatan untuk saling memahami eksistensi masing-masing, kemudian akan mewujud sikap saling menghargai dan menghormati. Itu sebabnya Wamenag RI menyampaikan bahwa pembangunan berbasis moderasi beragama harus menjadi keharusan yang sangat penting, tujuannya adalah saling menghargai keberagaman terutama keberagaman agama.

Saya memandang rakernas kali ini benar-benar menginspirasi keinginan untuk memberikan titik tumpu bagi pembinaan keummatan. Ini artinya negara yang membungkus moderasi beragama dalam RPJMN pada titik Revolusi Mental ini punya hajat khusus untuk menguatkan Persatuan Bangsa ini dengan nilai agama. Tentu nilai agama yang dapat membuat umat beragama bisa bersikap saling menghargai, yaitu nilai agama yang moderat.  Dalam pandangan ajaran Islam sikap moderat ini telah menemukan modelnya sejak di zaman Rasulullah Saw. Piagam Madinah misalnya, sebagai contoh pengelolaan hidup dalam kebersamaan. Siapapun yang mengkhianati komitmen kebersamaan harus keluar dari negara Madinah.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, sikap moderat menjadi keharusan. Oleh karena Indonesia ini adalah negara kesatuan berbasis kesepakatan dalam keberagaman. Indonesia tidak diperjuangkan dan didirikan oleh suku, kelompok, atau agama tertentu. Tetapi Indonesia diperjuangkan dan didirikan secara bersama-sama lintas suku dan agama. Kesadaran ini harus dapat penguatan yang riil dalam mengisi pembangunan di negeri besar Indonesia ini. Tidak boleh kelompok tertentu baik berbasis suku maupun agama merasa dan mengklaim yang paling berhak. Tetapi sejatinya harus berkesadaran bahwa semua kita mendapat hak yang sama dalam semua lini kehidupan. Para pengampu kekuasaan negara menurut saya, harus berkesadaran betul akan hal ini. Sehingga pembangunan nasional dirancang dan diwujudkan berbasis hak dan kewajiban bersama ini.

IAIN Pontianak telah dan merencanakan program untuk penguatan moderasi beragama. Program tersebut merupakan program yang saling berkait antara nilai filosofi kebangsaan dan ajaran inti agama. Program yang dimaksud ialah IAIN Pontianak telah mendirikan: Rumah Moderasi, sertifikasi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru dan para pengurus ormawa (berkurikulum: Pancasila dan UUD 1945, ke-NKRI-an, sejarah perjuangan, toleransi dan wasathiyatul Islam), sedang dipersiapkan pendirian Rumah Pancasila, sedang dirancang kurikulum moderasi beragama, kurikulum wawasan kebangsaan, dan antisipasi pada seleksi CPNS.

Untuk Rakernas kali ini saya memiliki catatan kecil. Namun ketika saya diskusikan dengan teman-teman dan senior para rektor, ternyata catatan kecil ini dipandang sangat penting. Ialah bahwa ide-ide dan rencana-rencana besar dalam Rakernas ini kurang efektif dari segi eksekusinya ke depan, khususnya dalam hal moderasi beragama. Mengapa? Oleh karena ide, rancangan, instruksi-instruksi terkait moderasi beragama digelontorkan saat rekernas di mana DIPA telah ditetapkan sejak Oktober tahun lalu. Mestinya ide, rancangan, dan instruksi-instruksi tersebut dilakukan bahkan sebelum penyusunan Pagu Indikatif. Sedangkan pada Rakernas adalah tinggal ditagih atau minta program konkrit yang telah terbiayai dalam DIPA. Dengan begitu rakernas sifatnya penguatan untuk tepat eksekusinya.  Dengan begitu akan efektif dalam arti maksimal perwujudan programnya.

Tetapi akan lebih efektif lagi (ini cacatan kecil kedua), jika hajat besar untuk penanaman nilai moderasi beragama ini, apabila programnya langsung menjadi program Kementerian berupa titipan-titipan program di satker-sakter. Dalam hal ini satker-satker PTKN sangat tepat kalau dijadikan leadingnya titipan program tersebut. Mengingat PTKI kaya SDM untuk penguatan materi moderasi beragama.  Dengan begitu akan sangat efektif dan massif. Mengapa demikian? karena sejujurnya, PTKIN khususnya miskin anggaran, terutama RM. Apalagi Anggaran BOPTN stagnasi seperti mati segan hidup tak mau, karena jumlahnya sangat minim. Juga oleh karena saat ini, PTKIN Hanya bertumpu kepada PNBP, terutama yang belum BLU.

Sembari menunggu cita ideal kebijakan titipan program ini, kita tetap semangat dan laksanakan sekuat tenaga dengan modal yang ada. Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju.

PONTIANAK (iainptk.ac.id) — Kementerian Agama telah mengumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2020. Total sudah ada 17 provinsi dari 21 provinsi yang jadwalnya sudah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun jadwal pelaksanaan SKD CPNS IAIN Pontianak akan diselenggarakan pada tanggal 12-13 Februari 2020. Lokasi kegiatannya dilangsungkan di Gedung UPT BKN Pontianak atau Gedung Korpri Jalan Veteran, Pontianak. Untuk informasi jadwal secara rinci dapat dibaca di link berikut:

https://kemenag.go.id/home/artikel/43282/jadwal-pelaksanaan-dan-lokasi-ujian-cat-seleksi-kompetensi-dasar–skd–kementerian-agama-republik-indonesia-tahun-anggaran-2020–update-23-jan-2020-

https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/LAMPIRAN%20PENGUMUMAN%20TAHAP%20IV.pdf?fbclid=IwAR26iFy0Pwiu3n13ygKZNPD-ogHloGy5w0WN3BS8zPWWmIU-9qnlf7NGDpY

Lampiran Pengumuman Nomor: P-572/SJ/B.II.2/Kp.00.1/01/2020 Tanggal: 21 Januari 2020.

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/PENGUMUMAN-SKD-TAHAP-I.pdf” width=”fullscreen”]

[pdf-embedder url=”https://iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/LAMPIRAN-PENGUMUMAN-TAHAP-IV.pdf” width=”fullscreen”]

Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif mengingatkan kepada pelamar CPNS yang akan mengikuti SKD untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. “Saat pelaksanaan SKD CPNS Kemenag, peserta wajib membawa kartu peserta ujian, KTP asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan. Bagi peserta P1/TL harus mencetak ulang kartu ujian, sebab kartu ujian sebelumnya tidak berlaku. “Peserta juga wajib datang ke lokasi ujian 60 menit sebelum SKD dimulai. Pada saat pelaksanaan test, hanya kartu identitas dan alat tulis yang diperkenankan untuk dibawa masuk ke ruang ujian. Sedangkan aseoris lain berupa jam, dompet, handpone, ikat pinggang dan lain-lain dititipkan ke loker” tegasnya.

Rektor Syarif berharap CPNS yang mengikuti SKD nanti bisa menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga dapat memperkuat kemajuan IAIN Pontianak. “Kita harapkan CPNS yang berkompeten dan punya komitmen bersama untuk memajukan IAIN Pontianak” pungkasnya.

Selain itu, peserta juga harus mempersiapkan beberapa ketentuan pakaian sebagai berikut:

Pria:

• Atasan kemeja putih polos
• Celana panjang berbahan kain warna gelap polos
• Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
• Menggunakan sepatu (rapi dan sopan)

Wanita:

• Atasan kemeja putih polos
• Rok panjang/di bawah lutut (sopan) berbahan kain warna gelap polos
• Mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
• Menggunakan sepatu (rapi dan sopan) bagi yang berkerudung warna gelap polos.

Editor: Mulyadi
Penulis: Aspari Ismail

Bengkayang (iainptk.ac.id) — Rapat Kerja (Raker) IAIN Pontianak yang berlangsung di Kahyangan Resort Kabupaten Bengkayang. Berlangsung selama empat hari di mulai dari tanggal 20-23 Januari 2020. Pada hari kedua, materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Abdul Mukti, MA., dan moderator dalam penyampaian materi, dipandu oleh Suyati, S.Ag.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, menyampaikan capaian yang sudah dilakukan pada tahun 2019, dilihat dari bidang kemahasiswaan diantaranya. Pertama, pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi dalam acara IAIN Annual Achievment. Kedua, terlaksananya perintisan perkemahan PBAK. Ketiga, terlaksananya rintisan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru. Terakhir terlaksananya kegiatan mandiri pembinaan mahasiswa bidik misi melalui lembaga pengelola bidik misi.

Dilihat dari bidang kerjasama yang sudah dilakukan adalah tersedianya database naskah MoU hingga tahun 2019. Terlealisasinya 30 % realisasi MoU pada tahun 2019. Dilihat dari sisi Bidang Alumni, kegiatan yang terlaksana adalah kontribusi almuni dalam program pemberian beasiswa pada acara IAIN Annual Achievment.

Selain capaian, Warek yang lebih dekat dengan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) juga menyampaikan target di tahun 2020. Seperti penyeragaman periode kepengurusan Ormawa sesuai dengan tahun anggaran. Kedua, penataan melalui database fakultas tentang club-club fakultas sesuai dengan tuntutan keahlian prodi. Terakhir, mahasiswa memiliki pengalaman dan prestasi dibidang akademik dan non akademik di luar negeri sesuai dengan tuntutan mutu mahasiswa.

Warek yang mengurusi kerjasama juga memiliki agenda prioritas tahun 2020 diantaranya,

1. Pembentukan International Office
2. Pembentukan lembaga layanan kesehatan dan konseling mahasiswa
3. Pembentukan Pionir Center
4. Relokasi sekretariat Demaf ke Gedung Fakultas
5. Pencairan bantuan operasional Ormawa dengan dua tahap
6. Subdomain website kemahasiswaan

Beliau juga membuat rancangan peta kegiatan berdasarkan POK tahun 2020

1. Perkemahan wirakarya mahasiswa di Palembang, pada bulan Juni.
2. Pengenal budaya akademik dan kemahasiswaan, pada bulan Agustus.
3. Borneo undergraduate akademic forum, pada bulan Oktober.
4. Rektor award dan student achievement, pada bulan Desember.
5. Tracer study, pada bulan Juni-Juli.
6. Sertifikasi wawasan kebangsaan, pada bulan Februari.

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko priyanto

Bengkayang (iainptk.ac.id) — Rektor IAIN Pontianak berinisiasi melakukan FGD Pertemuan Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa (21/01) pagi hingga siang, berlokasi di Kahyangan Resort Kabupaten Bengkayang. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk menjalin silaturrahmi, sekaligus  membicarakan beberapa hal terkait Perguruan Tinggi Keagamaan lslam dan dalam rangka menyikapi persoalan pendidikan lslam secara umum di Kalbar.

Pada awalnya agenda ini akan membahas tentang, penjajakan pembentukan Kopertis, penjajakan pembentukan Forum Pimpinan PTKI Kalbar dan membicarakan persoalan Pendidikan ke-lslaman di Kalbar.

Dalam FGD ini, Rektor IAIN Pontianak, menyampaikan materi tentang Penguatan Peran PTKI Kalbar. Berisikan tentang eksistensi PTKI se-Kalbar, PTKI dan Sosial Politik di Kalbar, PTKI Kalbar dan Pendidikan Islam, Identifikasi Persoalan Pendidikan di Kalbar,  Urgensi Pembentukan Forum PTKI se-Kalbar dan terakhir Peluang Pembentukan Kopertais PTKI di Kalbar.

Selain materi dari Rektor IAIN Pontianak, juga ada sesi menyampaikan profil Perguruan Tinggi Setiap perwakilan PTKI. Tujuannya untuk mengetahui sejauhmana perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Kalbar. Sehingga Perguruan Tinggi yang baik bisa menjadi contoh bagi PTKI lainnya.

Setelah sesi penyampaian profil selesai. Tiba waktunya, dalam sejarah Kalbar pemilihan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (FP2TKI) Kalbar. Dengan kesepakatan forum akhirnya terpilihlan Dr. Syarif, MA., Rektor IAIN Pontianak, sebagai ketua FP2TKI.

Selanjutnya Ketua FP2TKI, Dr. Syarif, MA., beserta anggota langsung mengadakan Raker FP2TKI pada hari yang sama. Dalam Raker tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan ada tahun 2020. Pertama, FP2TKI akan membuat Proposal untuk pembentukan Kopertais Kalbar. Kedua, sesama PTKI Kalbar akan melakukan MoU. Ketiga, mendorong Pembentukan PTKI yang belum ada di beberapa Kabupaten seperti di Sanggau, Melawi, Landak, Kayong Utara dan Bengkayang. Kegiatan keempat yang menjadi fokus FP2TKI adalah melakukan audiensi dalam pembentukan PTKI yang belum ada di Kabupaten-Kabupaten. Terakhir, FP2TKI akan mendorong peningkatan status Akreditasi PTKI yang sudah ada. Selain itu juga dalam Raker ini memutuskan masa jabatan pengurus berlangsung selama 3 tahun, terhitung tanggal 21 Januari 2020 hingga 21 Januari 2023.

Pada akhir sesi, kegiatan pertama yang dilakukan FP2TKI adalah melakukan MoU antara IAIN Pontianak dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak. MoU ini ditandatangani Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA., dan Ketua STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, H. Waskur, S.Pd., S.H.I., MM.

Editor: Mulyadi
Penulis: Bambang Eko Priyanto