Bedah buku Nahjul Balaghah, bersama Prof. Dr. Ibrahimian, disambut baik dan diapresiasi Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr. Zaenuddin, MA., MA.

Zaenuddin, mengatakan, kegiatan bedah buku Nahjul Balaghah yang diadakan di IAIN Pontianak ini sesuai dengan misi IAIN Pontianak lebih terbuka terhadap nilai keagamaan Islam.

“Diskusi ini merupakan cara bagi kita bersama-sama dalam meningkatkan pengetahuan kita, khususnya dalam menyelami isi kandungan buku Nahjul Balaghah karya Sayyidina Ali ra dan membuka perspektif kita tentang ajaran Syiah”, ucapnya.

Dr. Hujjat Ibrahimian, narasumber kegiatan ini menyampaikan bahwa mengkaji Nahjul Balaghah karya Sayyidina Ali ra penting dilakukan oleh umat Islam. Dalam mengkaji kitab ini, idealnya tidak ubah mempersoalkan perbedaan mazhab.

“Saya punya keyakinan, Islam yang dipeluk di Iran sama dengan Islam yang dipeluk di Indonesia. Hal ini karena baik muslim Iran atau Indonesia, sama-sama toleran dan berlogika dalam memahami ajaran agama. Tuhan kita adalah satu, Al-Quran kita juga sama, Nabi kita juga Nabi Muhammad bin Abdullah”, seru Hujjat Ibrahimian.

Menurutnya, Bagi penganut mazhab Ahlul Bait, imam yang merupakan ahlul bait, adalah orang-orang yang ma’shum. Tentu ada perbedaan antara mazhab Syafi‘iyah dengan ahlul bait dalam hal ini, tapi perbedaan tidaklah mencolok.

Dia melihat ada kesamaannya, yaitu baik mazhab ahlul bait maupun mazhab Ahlussunnah Waljamaah yaitu as-Syafiiyah, sama-sama mencintai nabi dan keluarganya (Ahlul Bait). Dalam konteks mencintai keluarga nabi tentu tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam.

“Orang-orang Syiah punya kepercayaan bahwa Sayyidina Ali ra., merupakan ahlul bait, bukanlah manusia sembarangan. Ali ra. adalah manusia sempurna, ma’shum dan istimewa sepeninggal Rasulullah”, ujarnya.

Demikian pula umat Islam di luar Syiah, dia mengakui keistimewaan sejumlah khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Usman, selanjutnya Ali. Karenanya, perbedaan mazhab hendaknya jangan dipandang sebagai sumber perpecahan.

Dia berharap, perbedaan yang ada diantara kita hendaknya saling membuka ruang untuk berdialog dan berbagi pendapat. Perbedaan pendapat itu jangan menjadi sumber konflik.

Hujjat Ibrahimian menyebut, Sayyidina Ali ra. meninggalkan suatu kitab, yaitu Nahjul Balaghah yang berbahasa Arab. Kitab ini sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa termasuk Indonesia.

“Kitab Nahjul Balaghah, terdiri atas tiga bagian: pertama, membahas kumpulan khutbah Sayyidina Ali; kedua, Surat-surat Ali yang dikirim ke berbagai kalangan, saat beliau menjabat sebagai Khalifah; dan ketiga, kata-kata bijak dari Sayyidina Ali”, tutur Hujjat Ibrahimian.

Beberapa kali, Hujjat Ibrahim juga membacakan petikan kata mutiara dari Sayyidina Ali yang ada dalam kitab Nahjul Balaghah, diantaranya, “Wahai dunia, barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai alat yang lebih tinggi ia akan mendapatkan penglihatan yang terang, namun barangsiapa yang melihat dunia sebagai sasarannya, ia akan dibutakan oleh dunia”.

Narasumber kedua dalam seminar ini adalah Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, Dr. Samsul Hidayat, MA. Dalam penjelasannya, Dr. Samsul Hidayat menjelaskan dalam kepercayaan Syiah, iman itu serupa satu mata rantai dari realita bathiniah Rasulullah. Imam dalam perspektif Syiah menjadi manifestasi dari cahaya Rasul. Inilah filosofi ahlul bait.

Samsul Hidayat juga menguraikan, bahwa Syiah sesungguhnya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mempunyai aliran-aliran. Paling tidak ada tiga aliran yang terkenal dalam ajaran Syiah dan masing-masing punya konsep ajaran yang berbeda, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan Ghuluw/Ghulat.

Sejauh referensi yang ia dapatkan, tidak menggunakan ijma’. Landasan Syiah adalah al-Quran, as-Sunnah, dan Imam. “Imam dalam pemahaman Syiah adalah salah satu rangkaian atau satu paket tentang bagaimana Islam digambarkan oleh orang Syiah”, ucapnya.

Pertemuan Forum Wakil Rektor/Ketua II bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia digelar di IAIN Pontianak.

Berkesempatan menerima para tamu yang bertandang ke Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Kubu Raya (KKR), H. Rusman Ali, SH, mengadakan jamuan makan malam sekaligus menggelar acara pembukaan di rumah pribadinya.

Dalam sambutannya, di depan Wakil Rektor dan pembantu Ketua II PTKIN se-Indonesia, Rusman Ali menyampaikan harapannya agar ke depan IAIN Pontianak membuka kampus II di Kabupaten Kubu Raya.

“Saya berharap kampus IAIN Pontianak bisa dibuka di wilayah Kubu Raya. Paling tidak 2 tahun kedepan kami siap membantu lahan untuk pembangunan kampus II IAIN Pontianak di Kubu Raya”, ujarnya.

Sedangkan untuk biayanya, terangnya, bisa diusahakan bantuan dari International Development Bank (IDB). Dengan adanya kampus berbasis agama di daerah Kubu Raya tentunya bisa membantu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kubu Raya.

Dia mengungkapkan, Kubu Raya merupakan wajahnya Kalbar, karena setiap orang yang datang ke Kalbar pintu masuknya lewat Kubu Raya, karena Bandara Supadio yang menjadi kebanggaan masyarakat ada disana.

Selain itu, lanjut Rusman Ali, di tahun 2016 Insyaallah Kubu Raya akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Paling tidak dengan adanya IAIN di Kubu Raya kelak bisa membantu pembinaan keagamaan di Kabupaten Kubu Raya.

“Saya pribadi berharap Kubu Raya bisa menjadi Juara Umum dalam acara MTQ tersebut”, pungkas Rusman Ali.

Rektor IAIN Pontianak, Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag, mengapresiasi dengan baik keinginan Bupati KKR untuk menghadirkan kampus IAIN di Kabupaten Kubu Raya, menurut Hamka hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak.

“Dengan adanya IAIN di Kabupaten Kubu Raya tentu saja akan menguntungkan kedua belah pihak. IAIN sebagai satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Kalimantan Barat akan semakin dinamis menghadapi masyarakat Kubu Raya yang juga memiliki varian kemajemukan yang kurang lebih sama dengan masyarakat Kota Pontianak”, ucap Hamka.

Terlebih lagi dengan adanya tawaran lahan di Kubu Raya, imbuhnya, dalam beberapa waktu ke depan IAIN bisa semakin berkembang dan bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun pendidikan Kalimantan Barat menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Forum Wakil Rektor dan Pembantu Ketua II yang diketuai Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan usulan naskah akademik tenaga pendidik dan kependidikan.

Menurut Nizar Ali, belum ada aturan baku dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan naskah akademik seperti tugas belajar dan izin belajar. Idealnya, jika sudah ada SK tugas belajar sesuai dengan aturan pada bulan ketujuh akan dihentikan tunjangan profesi fungsional dan kemudian digantikan dengan tunjangan belajar.

Akan tetapi di kalangan Kementerian Agama tidak ada aturan tentang tunjangan belajar tersebut, sementara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada aturan yang mengatur tunjangan belajar.

“Beberapa persoalan inilah yang gencar dibicarakan dalam forum Wakil Rektor dan Pembantu Ketua II untuk kemudian diperjuangkan di tingkat elit Kementerian Agama RI”, tambahnya.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) bersama menggelar Training of Trainers anti radikal terorisme bagi mahasiswa di IAIN Pontianak pada tanggal 19-21 November 2014. Kegiatan ini adalah bagian dari program nasional pencegahan terorisme yang pelaksanaannya di Perguruan Tinggi umum dan PTKI di seluruh Indonesia.

Amiruddin Kuba, Koordinator kegiatan Training of Trainers (ToT), mengatakan, pelaksanaan ToT di Perguruan Tinggi dibagi menjadi dua, yakni khusus untuk pimpinan dan dosen, dan bagi mahasiswa. Khusus untuk pimpinan dan dosen sudah dilaksanakan di tiga tempat yaitu di Bandung, Lampung, dan Kendari. Selanjutnya ToT diperuntukkan bagi mahasiswa juga dilaksanakan pada tiga tempat diantaranya di Makassar, Pontianak, dan selanjutnya di Palu.

Ketika ditanya alasan ToT Anti Radikal Terorisme dipilihnya kampus sebagai tempat kegiatan, secara gamblang Amir mengungkapkan, kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan tempat  lain, akan tetapi lebih kepada alasan bahwa De Nusa Institut sebagai mitra yang diberi kepercayaan oleh BNPT untuk mengelola kegiatan di perguruan tinggi.

Program ToT terbagi beberapa bagian, Amir menyebut, ada ToT untuk majlis taklim, para napi, lembaga pemasyarakatan, ormas, pesantren, masyarakat umum dan dialog damai dengan menghadirkan ulama dari dalam dan luar negeri. Sehingga program ToT secara bersamaan berjalan di tempat dan provinsi lain dan dikelola oleh mitra yang lain.

Mengenai output dari kegiatan ini, Amiruddin menegaskan, pimpinan dan dosen punya peran khususnya di kampus menjadi pelopor bagi mahasiswa secara umum untuk menyampaikan informasi selanjutnya tentang anti radikalisme teroris.

Dia tidak menampik terlepas dari terdeteksi atau tidaknya sebuah kampus terhadap gerakan radikalisme teroris. Kampus ilmiah harus steril dari hal tersebut. Dengan ikutnya mahasiswa dalam kegiatan ToT dapat menjadi agen bagi kampusnya sendiri untuk meminimalisir pengaruh yang ditimbulkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada kesempatan yang sama redaktur Suluh berkesempatan mewawancarai Ali Fauzi, mantan anggota Jamaah Islamiyyah, berikut obrolan singkat dengan adik Amrozi–terpidana mati bom Bali I–seputar bahaya radikalisme teroris di dunia kampus.

Bagi Ali Fauzi keterlibatan mahawasiswa dalam jaringan terorisme sangat berbahaya, karena kemampuan intelektual mahasiswa cukup dibanggakan. Ketika mereka masuk bukan menjadi anggota biasa tetapi menjadi anggota luar biasa, tentu kebijakan akan lebih bagus ketimbang kebijakan diambil anggota biasa.

Menurutnya, mahasiswa cukup rentan terhadap jaringan terorisme, kelompok ini sangat ingin membidik mereka, dan akan diajarkan perilaku-perilaku instruktif yang mengedepankan prinsip dalam pertemanan dan persahabatan. Selanjutnya akan ditanamkan metode tarbiyah yang membuat orang merasa simpati dan mendalam untuk bergabung.

Ali Fauzi berpendapat, paling tidak ada dua metode yang diajarkan dalam menarik simpati dan pemahaman yang mendalam dalam kelompok ini, yaitu; pertama, Pendidikan agama digunakan untuk menstimulasi dalam merekrut mahasiswa; kedua, isu internal sunnah yang terkait dengan permusuhahan Islam dan Barat. Dengan begitu akan mudah mengajak kelingkaran tersebut.

Untuk mengantisipasi gerakan tersebut, agar tidak masuk ke dunia kampus, Ali Fauzi memberi cara, yakni dengan pendekatan persuasif, adanya kebijakan dari lembaga, dan pembinaan yang intensif.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, terkait dengan pengembangan karier dan tunjangan kinerja PNS. Pemerintah sudah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2011 sebagai pengganti Draf Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang mengutamakan penilaian perilaku dalam bentuk daftar penilaian perilaku pegawai. DP3 tersebut dinilai dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Khairunas, SH, MH, Kabiro AUAK IAIN Pontianak, mengatakan, SKP adalah rencana dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang PNS. SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan dan target atau jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Dalam penerapan SKP, dia menegaskan, apapun pekerjaan yang dilakukan pegawai harus terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut menjadi bagian dari kinerja pegawai dan dapat dijadikan bukti kinerja dan bukti untuk menerima tunjangan kinerja.

“Tidak ada lagi alasan bagi pegawai untuk tidak mendokumentasikan, mereview, dan mencatat kinerja setiap harinya. Ini merupakan tugas tambahan yang harus dilakukan sebelum pulang kerja setiap harinya atas tunjangan yang diterima”, terang Khairunas.

Dengan begitu, lanjutnya, penilaian prestasi kerja PNS merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS dengan tujuan untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan jenjang karir.

Menurutnya, SKP bagian dari program kerja yang terukur realisasinya. Dengan demikian, SKP akan menjadi bagian dari penilaian prestasi kerja pegawai. Prestasi kerja tersebut dapat dibagi dua yakni sasaran kerja dan perilaku kerja yang dinilai atasan terhadap bawahan.

SKP yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya SKP tersebut digunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP ini lebih bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Khairunas memberi contoh, seperti dosen yang sudah menerima tunjangan kinerja, tunjangan kinerja dosen diberikan dalam bentuk sertifikasi dosen. Tunjangan sertifikasi dosen itu bisa dibayarkan manakala sudah terpenuhi beban kerja dosen, jika belum ada bukti dokumen atas beban kerja dosen maka tunjangan tersebut belum bisa dibayarkan.

“Sebuah kekeliruan jika tunjangan sertifikasi dosen dibayarkan jika kinerjanya tidak sesuai dengan beban kerja dosen”, ujar dia.

Selain itu, hal yang terpenting baginya adalah bagaimana pekerjaan itu dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dan pengabdian kepada lembaga IAIN Pontianak untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Mengenai tugasnya, Khairunas mengaku, masih banyak keluhan yang diterima dari fakultas sebagai pelaksana teknis pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Biro AUAK sebagai penyokong dan pendukung kinerja fakultas dan dosen, dia berkomitmen untuk membenahi dan menelusuri satu persatu dan mendorong semua komponen administrasi yang ada di IAIN Pontianak untuk bekerja secara lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Khairunas mengajak, pegawai bawahannya untuk bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Berupaya untuk meningkatkan kualitas kerja, bekerja secara profesional, penuh dengan integritas, dan mampu menjalin kebersamaan dalam bekerjasama.

Baginya bekerja secara profesional adalah tuntutan dari kewajiban, dan kewajiban itu melekat pada setiap pegawai. Di samping itu, ia mengingatkan, jika pegawai lalai dan tidak disiplin dari tuntutan kewajiban itu yang merasa rugi tentunya diri sendiri.

“Terpenting, jangan sampai melakukan pekerjaan melampaui dari kewenangan yang ada atau mengurangi dari kewajiban yang ada”, pungkas Khairunas.

Forum Wakil Rektor dan Pembantu Ketua I PTKIN se-Indonesia menggelar pertemuan lanjutan di IAIN Pontianak pada tanggal 13-15 Oktober 2014. Pada pertemuan tersebut mengagendakan pembicaraan mengenai kurikulum KKNI, dan persoalan internasionalisasi lembaga.

Dr. Muhammad Zaenuddin, Sekretaris Forum Wakil Rektor I PTKIN se-Indonesia, mengatakan, Forum ini dibentuk dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan akademik baik itu pengajaran, pendidikan, dan penelitian serta kelembagaan.

Menurutnya, Forum Wakil Rektor I punya tanggung jawab untuk merespon persoalan yang berhubungan dengan akademik, dan kelembagaan. Pada masing-masing Warek dan Puket I PTKIN selalu menterjemahkan apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Agama RI.

“Untuk lebih menyatukan pemikiran dalam menyelesaikan berbagai masalah di tingkat perguruan tinggi, para Wakil Rektor yang tergabung dalam Paguyuban Wakil Rektor ini, selalu mengagendakan rapat koordinasi yang berpindah-pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya”, ungkap Muhammad Zaenuddin.

Melalui pertemuan ini antara PTKIN dapat saling memberikan informasi penting dan membincangkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Peserta akan duduk bersama guna menyatukan pandangan seputar isu-isu terbaru di bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian, selanjutnya akan disampaikan sebagai bahan masukan ke Direktur Diktis Kemenag RI.

Pada pertemuan kali ini, IAIN Pontianak didaulat selaku tuan rumah. Acara pembukaan yang dilaksanakan di rumah dinas Wakil Walikoto Pontianak, Edi Kamtono, mengucapkan selamat datang kepada para Wakil Rektor dan Pembantu Ketua I PTKIN se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Edi Kamtono berbagi cerita tentang banyak hal mengenai Kota Pontianak, tidak terkecuali wisata kuliner dan warung kopi yang menjadi ciri khas kota ini.

Terkait dengan keberadaan IAIN Pontianak, Edi Kamtono, mengilustrasikan, apa bila suatu kota banyak terdapat perguruan tingginya, maka kota tersebut akan maju dan berkembang dengan cepat, kampus IAIN Pontianak, menurutnya, menjadi bagian penting itu.

Sebagaimana diketahui, paparnya, Kota Pontianak memiliki penduduk sebanyak 587 ribu jiwa, 70% diantaranya beragama Islam, sehingga hampir semua jalan terdapat masjid atau musholla. Dengan jumlah masjid sebanyak 234 buah dan 460 musholla telah menghidupkan suasana Islami. Dapat didengar ketika suara azan saling bersahut-sahutan.

Selain itu, lanjut Edi Kamtono, setiap tahunnya di kota Pontianak selalu terjadi titik kulminasi Khatulistiwa dimana mata hari tepat berada di atas Kota Pontianak. Tepat pada tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September, matahari tepat di atas kepala sehingga apabila kita berdiri pada saat itu tidak ada bayangan.

Dia menjelaskan, pada peristiwa tersebut selalu diadakan acara dan perayaan di tempat terjadinya titik kulminasi agar memberikan suasana khas, dan edukasi serta penelitian bagi masyarakat dan orang yang ingin berpartisipasi ingin meningkatkan keberadaan Kota Pontianak.

Edi Kamtono juga menyampaikan, dalam lima tahun terakhir Kota Pontianak giat dalam melaksanakan pembangunan. Kota Pontianak ingin sejajar dan lebih maju seperti kota-kota lainnya di Indonesia, pada infrastruktur, sektor pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis SDN, SMPN, SMAN, dan membebaskan biaya kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

“Kota Pontianak didominasi Suku Melayu, namun demikian kota khatulistiwa ini dapat dikatakan sebagai kota terbuka dan heterogen yang terdiri dari banyak suku yang hidup saling berdampingan”, simpul Edi Kamtono.

Oleh: Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag

Kita bersyukur kepada Allah SWT, dengan anugerah-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, shalawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Saw. Pada hari Kamis, 27 November 2014, kita dipertemukan untuk menghadiri wisuda program sarjana (S1) dan pascasarjana (S2) yang berjumlah 426 orang.

Wisuda kali ini adalah wisuda yang pertama kalinya juga kita laksanakan di kampus IAIN Pontianak. Wisuda ini juga untuk pertama kalinya dihadiri oleh Direktur Diktis Kemenag RI. ini tentu saja menjadi sejarah yang berharga bagi kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama civitas akademika IAIN Pontianak, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan-wisudawati yang telah menyelesaikan studi strata satu (S1) dan strata dua (S2) di IAIN Pontianak.

Ucapan selamat juga dihaturkan kepada para orang tua dari para wisudawan/wisudawati karena telah berhasil membimbing dan mendukung anak-anak mereka hingga tercapai tujuannya mencapai gelar kesarjanaan di lembaga pendidikan IAIN Pontianak.

Keberhasilan ini merupakan perpaduan antara kesungguhan dan dukungan orang tua dan semua yang terlibat dalam proses yang panjang dan berliku. Sehingga, setelah kalian bersyukur dan sujud syukur kepada Allah, kalian sangat wajib berterima kasih kepada kedua orang tua kalian.

Kalau boleh saya berharap, dengan dicapainya prestise baru dalam kehidupan kalian yaitu “gelar kesarjanaan”, yang menandakan dan membuktikan naiknya kualitas kependidikan kalian, hendaklah harus kalian iringi dengan membaiknya kualitas perilaku kalian dalam keseharian hidup.

Sebab hari ini bermodalkan ijazah dan kepintaran saja tidak cukup. Hari ini anak-anakku sekalian tidak bisa hanya menjajakkan kepintaran kita, karena hari ini sudah sangat banyak orang pintar.

Sertailah kesuksesan kalian dalam mencapai gelar kesarjanaan itu dengan bersedianya kalian untuk bersikap “tawadhu’-rendah hati”, karena seperti pesan Rasul “tidak akan menjadi hina orang yang merendahkan hatinya, kecuali akan ditinggikan derajatnya oleh Allah”.

Memanfaatkan keberhasilan mencapai gelar kesarjanaan ini tidak harus dengan menjadi PNS, dan tidak harus pula menunggu menjadi PNS baru berperan serta dalam pembangunan bangsa.

Kesarjanaan ini jangan menimbulkan kegalauan atau kegelisahan baru, tataplah masa depan dengan penuh percaya diri, optimis, kembangkan segenap potensi diri dan kreativitas kalian. Lulusan perguruan tinggi sudah tidak zamannya menunggu peluang kerja, tetapi mesti mencari dan menciptakan peluang kerja tanpa memilah-memilih pekerjaan.

Apalagi lulusan IAIN Pontianak ini begitu besar lahan pengabdian kepada masyarakat yang bisa dikembangkan. Itu artinya tak ada istilah lulusan IAIN Pontianak menjadi pengangguran. Jangan melekat lagi gelar “lulusan IAIN hanya menjadi sekedar pembaca doa”, menunggu diundang baca doa baru berkarya.

Masih banyak pilihan yang mesti diambil. Anda bisa mencari peluang beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri (termasuk S2 di IAIN Pontianak) maupun kuliah di luar negeri.

Kepada para orang tua, wali, dan keluarga wisudawan-wisudawati, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada IAIN Pontianak sebagai tempat pendidikan. Mereka telah kami bina dengan semampu kami selama ini, sekuat tenaga kami mengarahkan dalam lingkup kurikulum yang ada.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf bila selama menempuh pendidikan di kampus IAIN Pontianak ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Setelah prosesi wisuda ini, kami serahkan kembali putra-putri bapak/ibu .

Kiranya apa-apa yang mereka timba dan peroleh di IAIN Pontianak ini ada manfaatnya untuk menunjang jalan kehidupan mereka di masa mendatang serta dapat pula membanggakan bapak/ibu sekalian sebagai orang tuannya.

Kepada pemerintah daerah, pemerintah kota/kabupaten se-Kalimantan Barat, para donatur, penyedia beasiswa dan seluruh stakeholeders tak lupa kami ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas bantuan dan kerjasamanya dalam mendidik anak bangsa ini.

Oleh: PROF. DR. DEDE ROSYADA, MA:

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dede Rosyada, MA, untuk pertama kalinya menghadiri Rapat Senat Terbuka Wisuda Sarjana, Magister, dan Pengukuhan Doktor IAIN Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut, Dede mengatakan, bahwa IAIN Pontianak sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Barat.

“Pemerintah Republik Indonesia di zaman Susilo Bambang Yudhoyono telah menyusun grand design dalam rangka pembangunan dan pengembangan bangsa Indonesia. Kedepannya Indonesia akan lebih banyak mengandalkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) daripada Sumber Daya Alam (SDA)” ujarnya.

Dede menuturkan, hal ini tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJM yang mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang ekonominya dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan bukan SDA.

Undang-undang tersebut menghendaki agar bangsa Indonesia lahir dan melahirkan orang-orang cerdas, jelas Dede. Oleh karena itu, pendidikan tinggi menargetkan 40% orang Indonesia menyelesaikan pendidikan strata 1.

“Hal tersebut diperkuat dengan disepakatinya oleh 10 Negara ASEAN sebagai open market sejak tahun 2003. Artinya, para lulusan sarjana Indonesia bisa dengan bebas mencari pekerjaan di negara-negara ASEAN, dimulai pada tahun 2015 mendatang”, jelas Dede.

Para ilmuwan yang berbasis SDM, lanjutnya, memprediksi bahwa Sumber Daya Alam Indonesia akan menipis di tahun 2030 karena terus dieksplorasi hingga saat ini. Apabila SDA sudah habis dan SDM yang ada tidak mumpuni untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka bisa jadi bangsa Indonesia akan terpuruk.

Karenanya, dia menegaskan, lulusan PTKI adalah orang-orang yang kreatif, inovatif, dan pintar. Secara khusus, Dede juga menyatakan, bahwa IAIN Pontianak harus meningkatkan kualitas akademik melalui para tenaga pendidik.

Selain itu, Direktur Diktis Kemenag RI menyambut baik rencana pembangunan 90 lokal di IAIN Pontianak. Tidak bisa dipungkiri bahwa lokasi IAIN Pontianak saat ini sangat sempit. Tidak ada lokasi untuk kegiatan outdoor seperti sepakbola atau basket, ruang kelas dan ruang dosen pas-pasan.

Pada tahun 2016 rencananya akan dibangun 8000 ruang kerja dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI.

“Ruang kerja tersebut harus ditata dengan nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, memiliki pendingin ruangan dan personal computer. Sehingga para tenaga pendidik tersebut akan merasa nyaman berada di ruangannya dan menghasilkan banyak karya-karya akademik”, katanya.

Dede menghimbau, para dosen harus bekerja dengan baik untuk memintarkan mahasiswa, menjadikan mengajar sebagai pekerjaan utama dan pekerjaan lain diluar itu sebagai pekerjaan sampingan, bukan malah sebaiknya. Peningkatan kualitas di perguruan tinggi dimulai dengan peningkatan kualitas dosen sehingga layanan akademik akan semakin baik.

Untuk mendorong hal tersebut, Direktur Diktis Kemenag RI melalui Program 1000 Doktor dalam rangka membesarkan perguruan tinggi. Targetnya di tahun 2020 akan ada 8000 Doktor di Kementerian Agama dan 2000 orang dari 8000 itu merupakan tamatan luar negeri baik itu dari negara-negara di Timur Tengah, Amerika Utara, Eropa, maupun Australia.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Dede menegaskan tujuan yang ingin dicapai Ditjen Diktis Kemenag RI adalah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Studi Islam di dunia. Prospek dari pengembangan pendidikan tinggi Islam adalah mengembangkan studi Islam dengan baik. Islam Indonesia sudah sangat populer di dunia.

Menurutnya, para pembelajar Islam yang tersebar di dunia ini beranggapan bahwa cara berpikir keislaman di Indonesia sangat pluralis, inklusif, dan toleran. Islam yang pluralis, inklusif, dan toleran akan terus dikembangkan di kalangan PTKIN dengan cara mengundang para akademisi dan peneliti dari luar Indonesia untuk belajar studi Islam di Indonesia.

“Tujuannya adalah mengenalkan kepada dunia bahwa Islam Indonesia membawa kedamaian. Indonesia akan menjadi kiblat studi Islam di dunia. Untuk menghadapi tantangan tersebut karenanya para dosen harus mengembangkan kapasitas keilmuannya”, ungkapnya.

Selain itu, pungkasnya, IAIN Pontianak sebagai bagian dari pelaksana tugas besar Ditjen Diktis harus giat melakukan pengembangan-pengembangan kajian keislaman. Sehingga IAIN Pontianak akan menjadi destinasi mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk belajar keislaman di Pontianak.

Arah kebijakan IAIN Pontianak telah memasuki babak baru dalam pengembangan kurikulum berbasis KKNI. Bagi para dosen sebagai tenaga akademik, hal itu menandakan awal perubahan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada bidang keilmuannya.

Wakil Rektor I, Dr. Hermansyah, M.Ag, mengungkapkan, arah kebijakan pengembangan IAIN Pontianak ke depan harus berbasis pada standar mutu. Oleh karena itu seluruh aktivitas dibawah bidang akademik dan pengembangan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan mutu, dimulai dari penyusunan standar-standar yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Apa yang dilakukan dosen IAIN Pontianak dalam kesempatan workshop peningkatan mutu dosen, Selasa, 13-14 September 2014, Hermansyah menyebut, dalam kerangka meningkatkan standar mutu pembelajaran bagi dosen di kelas nantinya.

Salah caranya dengan melakukan penyusunan standar mutu internal selama mengajar, dan bermuara pada mutu yang disepakati bersama, dan berdampak pada perubahan meningkatnya mutu pembelajaran dan akreditasi jurusan.

Hermansyah, mengakui, semua Jurusan yang ada di IAIN Pontianak sudah terakreditasi, sebagian besar mengantongi akreditasi B, khusus untuk jurusan baru yang sedang berkembang masih memperoleh akreditasi C.

Dia berharap, melalui rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), Jurusan yang ada di IAIN Pontianak mampu untuk memperoleh nilai akreditasi A. Namun demikian terpenting baginya, bukan hanya pengakuan secara formal akreditasi, akan tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pendidikan yang sangat bermutu.

“Apa yang diamanatkan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar. Lalu, kemudian masukan dari stakeholders dapat dikembangkan dengan baik”, papar Hermansyah.

Menurut dia, kesadaran mengembangkan IAIN Pontianak tidak hanya ditingkat pimpinan, tetapi secara bersama-sama juga muncul pada setiap dosen yang menggelar perkuliahan di dalam kelas.

Hermansyah, juga meminta kepada Ketua LPM dalam penyusunan Standar Penjaminan Mutu Internal untuk mengajak pihak-pihak berkepentingan yang terlibat langsung. Sehingga pengembangan mutu tidak hanya hasil dari produk internal, tetapi hasil bersama dengan pihak eksternal.

Sejak dari awal, dia menyadari, bahwa apa yang ingin dihasilkan merupakan hasil kerjasama dengan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa maupun outcome IAIN Pontianak.

“Apa yang dihasilkan disini, akan diterapkan di kelas, sehingga manual mutu yang disusun dapat berjalan dengan baik dan bisa diaudit secara internal, bukan menjadi dokumen yang baik tidak bermakna apa-apa”, pungkas Hermansyah.

Dekan FTIK, Lailial Muhtifah, mengatakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dimana kurikulum berbasis KKNI harus memperhatikan aspek ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau pengalaman kerja.

Menurut Dekan FTIK yang akrab disapa Laili, FTIK menyesuaikan PP Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dalam menyusun kurikulum/mata kuliah dan pelaksanaan pembelajaran, terkait dengan 10 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 8 Standar Nasional dan Standar Penelitian serta pengabdian masyarakat.

“Setelah melaksanakan workshop ditingkat Fakultas, akan ditindaklanjuti dengan workshop kurikulum ditingkat Jurusan untuk menentukan mata kuliah mana saja yang diturunkan sesuai dengan aspek capaian pembelajaran dan kurikulum KKNI”, ujar Laili. Jumat (29/8/2014) di gedung Rektorat IAIN Pontianak.

Dekan FTIK juga menyebut, workshop akan dilakukan pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI), dan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA).

Laili berharap, pengembangan kurikulum pada Jurusan-jurusan di FTIK IAIN Pontianak berdasarkan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dilakukan sesuai dengan standar level lulusan dapat tercapai.

KKNI yang menjadi acuan untuk membangun sumber daya manusia dan tenaga kerja merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, dan bidang pelatihan kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor, tambahnya mengutip Dikti, 2011.

Sementara itu, Wakil Rektor I IAIN Pontianak, Hermansyah, berkesempatan hadir membuka acara workshop kurikulum tersebut, menilai IAIN Pontianak dituntut untuk merumuskan keunggulannya secara optimal dibanding dengan Perguruan Tinggi umum.

Terkait dengan perubahan kurikulum, dia mengungkapkan IAIN Pontianak sangat merespon perubahan tersebut dan menjadikan KKNI sebagai perhatian yang serius.

Hermasyah menekankan, urgensi pendidikan yang mengedepankan pendidikan pada aspek sikap dan etika, mencermati dan menganalisa gerakan berbasis keagamaan, pendidikan yang peduli terhadap lingkungan, dan pendidikan anti korupsi. Selain itu, menurutnya, Perguruan Tinggi juga harus peka terhadap isu-isu aktual tersebut.

“Ke depan, mahasiswa lulusan IAIN Pontianak tidak hanya ahli dan terampil dalam bidang ilmu masing-masing, akan tetapi menjadi teladan di tengah keluarga dan kehidupan bermasyarakat”, cetusnya.

Wakil Dekan (Wadek) I FTIK, Eka Hendry, membuka acara workshop yang membahas tentang visi, misi, nilai, dan tujuan, serta strategi pencapaian terhadap visi dan misi, berpendapat workshop ditingkat Fakultas memiliki fungsi yang vital untuk menentukan arah pengembangan FTIK ke depan.

Untuk menentukan arah pengembangan FTIK, Eka menegaskan, perubahan status menjadi IAIN harus mencerminkan perubahan substantif, dengan membenahi semua aspek yang ada di lembaga IAIN Pontianak, termasuk salah satunya yang sangat penting yakni muatan kurikulum KKNI.

Salah satu momentum penting bagi mahasiswa baru FTIK (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan) tahun ini adalah bisa bertemu dengan Direktur Diktis Kemenag RI, Prof. Dr. Dede Rosyada, dalam acara Studium General II pada Senin, (22/9/2014) Gedung Rektorat lantai 4 IAIN Pontianak.

Prof. Dr. Dede Rosyada, yang diundang secara khusus memberikan materi FTIK yang Unggul Berkukalitas untuk SDM Berdaya Saing Global. Dalam kesempatan tersebut, Dia mengatakan, Mulai Januari 2015 mahasiswa sudah dihadapkan pada Asean Economic Community (AEC) dimana negara-negara di Asia Tenggara telah menyepakati “One Single Market on Services”.

Dia mengatakan, melalui komitmen Bali Concord II (2003), Action Free Flow of Good telah dimulai secara bertahap sejak 2007, dan Action Free Flow of Service (2013-dalam bidang trasportasi udara, kesehatan dan torism).

Pada tahun depan, ujar Dede Rosyada, tentu seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk digali, dimodifikasi, dan ditingkatkan mutu kualitas untuk memberikan nilai tambah dalam mendorong potensi lokal.

“Seluruh kota-kota besar yang ada di 11 negara Asia Tenggara akan menjadi market bagi lulusan guru, praktisi medis, dokter, perawat, pengacara, arsitektur, profesional pariwisata, surveying qualifications, jasa akuntansi dan sektor jasa lainnya akan bersaing menjadi yang terbaik”, jelasnya.

Dede Rosyada memberikan pandangan, bahwa kesepakatan Bali Concord II tersebut, ketika diterapkan pada tahun mendatang, tentu juga akan menciptakan persaingan dalam mencari tempat bekerja yang terbaik.

Menurut dia, mahasiswa FTIK sekalipun kuliah di Pontianak punya kesempatan (kans) untuk berdaya saing global, boleh melamar kerja di Malaysia, Singapura atau di Brunei Darussalam untuk melamar kerja, bersaing dengan sarjana dari luar negeri lainnya, dan keluar sebagai pemenang (the winner).

Kesempatan tersebut tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa baru untuk memupuk kemampuan akademik untuk mengelaborasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan kesempatan terbaik yang dinantinya manakala sudah di depan mata.

Dede Rosyada menyebut, dari saat ini mahasiswa harus mengubah mindsite dari localizing society menjadi globalizing society, mengingat persaingan akan semakin ketat jika tidak ingin ketinggalan. Mulai berpikir ketika lulus dari FTIK tidak hanya bercita-cita mengajar di Pontianak atau sekitarnya, akan tetapi mencoba untuk berorientasi pada pasar global se-Asia Tenggara.

Dikemukakannya, pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi baru dengan perubahan paradigma, dari orientasi lokal, menjadi regional dan global. Dari eksklusif menjadi inklusif pluralis, dan bisa bekerjasama dengan siapa saja di dunia, tanpa membedakan agama, ras dan budaya. Dari pekerja yang siap melaksanakan pekerjaan secara profesional, menjadi pekerja yang kratif dan inovatif.

Karena itu, Dede Rosyada meminta, kepada mahasiswa FTIK, mulai menempuh pendidikan dengan belajar lebih serius, selain mempertajam bidang keilmuan dan keahlian pada bidangnya, juga harus sering melakukan praktek mengajar menggunakan bahasa Inggris, agar bisa berdaya saing global.

Dalam analisanya, pada tahun-tahun mendatang dari sisi kesejahteraan, dia mengutip Hatta Rajasa dalam Republika yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi upper middle income countries, dengan perkapita US $15.000, pada tahun 2025.

Sementara menyadur Raoul Oberman, dari McKinsey Global Institute, dia menegaskan, bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara maju di tahun 2030. Demikian juga merujuk pada media Kompas, Ekonomi Indonesia paling stabil, pertumbuhan merata ke luar jawa, ekspor komiditas non migas, dan pertumbuhan ditopang oleh peningkatan produktifitas.

Masih pada pendapat Raoul Oberman yang memprediksikan Indonesia will be number seven front the best country on the world atau Indonesia menjadi negara terkaya ke tujuh di dunia, dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang paling tertib dalam bidang pembangunan ekonomi.

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) yang dituangkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2005 mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2025 akan menjadi negara maju, mandiri dan sejahtera.

Maju dalam persepsinya, perkeluarga mampu menghasilkan pendapatan perkapita rata-rata US $18.000 pertahun, dan mandiri dimaksudkan tidak lagi bergantung pada negara asing, sedangkan sejahtera adalah pemerataan antara satu keluarga satu sama lainnya.