KPK Gandeng IAIN Pontianak Gelar Kampanye Pendidikan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bekerjasama dengan IAIN Pontianak menggelar Kampanye Pendidikan Anti Korupsi, Kamis (3/5) di Gedung Teater Biro AUAK IAIN Pontianak. Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, MA, Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak, Drs. Syahrul Yadi, M.Si, dan Para Pejabat di Lingkungan IAIN Pontianak. Sebagai narasumber Kampanye Pendidikan Anti Korupsi dengan tema: Membangun Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Berintegritas, Fungsional Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan KPK RI, Agung Dewanto. Ratusan peserta memenuhi undangan kegiatan tersebut.

Plt. Rektor IAIN Pontianak, Dr. Syarif, M.Ag mengapresiasi kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang termasuk seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat berarti karena akan memberikan pemahaman dan informasi kepada setiap pemangku jabatan, pengambil kebijakan, dan setiap individu untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan maupun wewenang yang ada kaitannya dengan masalah keuangan.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan inisiatif yang berkualitas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. “Tepat kiranya jika KPK melakukan sosialisasi dalam ranah pendidikan. Karena sedianya akar tunjang yang selama ini menjadi momok bagi KPK dalam memberantas kasus korupsi yaitu permasalahan yang ada dalam dada manusia yakni sikap tamak loba, ujub, bangga diri, dan minta dipuji. Hal ini memerlukan prestise karena ini instrument sosial selain prestasi yang memerlukan ongkos dunia. Kadang jika dipenuhi nantinya kita akan bertindak yang tidak-tidak.” Ujarnya.

Ia menambahkan, semoga sharing yang dilakukan KPK bisa memberikan pemahaman dan pekerjaan rumah bagi pengambil kebijakan membuat kurikulum yang mengenalkan masalah pokok yang ada dalam dada manusia. Oleh karena itulah roadshow yang dilakukan oleh KPK merupakan pembinaan sebelum nantinya dilakukan ‘pembinasaan’. KPK nantinya akan memberikan trik dan rambu-rambu agar setiap pemangku kebijakan maupun pegawai dapat memahami sekaligus menaati rambu-rambu yang telah disampaikan oleh KPK.

Lebih lanjut Plt. Rektor IAIN Pontianak mengatakan “IAIN Pontianak pernah menjadi Satker dengan pengelolan keuangan terbaik pada tahun 2012 dan 2013 dari 4484 satker seluruh Indonesia. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir tidak ada temuan berarti. Bahkan sempat pengelolaan sarpas terbesar yang PPK nya yaitu Pak Sumarman, zero temuan dan diumumkan langsung oleh Menteri Agama RI”. Dengan adanya roadshow yang dilakukan KPK hari ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan keuangan sehingga nantinya memberikan dampak positif bagi prestasi IAIN Pontianak dalam mencegah timbulnya kesalahan administrasi maupun wewenang kaitannya dengan keuangan.
Fungsional Direktorat

Pendidikan Pelayanan Masyarakat, Kedeputian Pencegahan KPK RI, Agung Dewanto memaparkan jika dirinya beserta tim berterima kasih yang sebesar-besarnya karena telah disambut luar biasa di IAIN Pontianak. Sebelumnya kegiatan ini hanya kegiatan koordinasi teknis, namun ia tidak menyangka atas apresiasi yang ditunjukkan oleh seluruh sivitas akademika IAIN Pontianak, khususnya bagi Plt. Rektor yang berkenan hadir dan menyambutnya, sedangkan di waktu yang sama seharusnya mengikuti rangkaian kegiatan di Riau.

“Kami dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, tepatnya Kedeputian Pencegahan KPK RI yang tugasnya mengajak kepada seluruh sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi kaitannya dengan pencegahan kasus korupsi. Saat ini ada kritikan KPK dari masyarakat yang menyebut jika banyak penindakan oleh KPK, namun tidak banyak pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Padahal sejak awal KPK berdiri banyak program pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Namun tidak banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat. Kemungkinan filosofi dari media adalah bad news is good news. Sebaliknya good news is bad news.” Ungkapnya.

Ia menjelaskan, KPK sendiri diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Beberapa program yang dilakukan yaitu membuat kurikulum dan program pembelajaran anti korupsi, media pembelajaran anti korupsi, modul-modul pembelajaran anti korupsi dan lain sebagainya. Direktorat Bidang Pencegahan KPK melalui Bidang Pencegahan dan Layanan Masyarakat pun pernah membuat film kartun yang berkaitan dengan pencegahan anti korupsi bagi peserta didik mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dengan tujuan, upaya yang dilakukan KPK ini dapat memberikan pemahaman sekaligus pencegahan bagi seluruh masyarakat mulai sejak dini dari setiap jenjang pendidikan. Selain itu baru-baru ini di Medan, KPK melakukan deklarasi laporan harta kekayaan untuk mendorong pembelajaran dan tata kelola. Namun besoknya berita tentang ini tidak muncul. Padahal ini sangat penting jika informasi ini dimuat oleh media. Bukan hanya itu, timnya juga melakukan program trainer bagi dosen di perguruan tinggi lebih 4000 dosen di training menjadi dosen antikorupsi.

Sementara itu Ia pun berharap IAIN Pontianak ikut berperan dalam pencegahan korupsi salah satunya implementasi pencegahan antikorupsi di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu jika memungkinkan di lingkungan IAIN Pontianak ada pembelajaran antikorupsi. Namun ia tahu diri jika menyusun hal tersebut sangatlah sulit karena perlu infrastruktur maupun SDM yang dapat melaksanakan pembelajaran tersebut. Namun jika ini bisa dimasukkan dalam beberapa mata kuliah yang berkenaan dengan pendidikan pancasila kewarganegaraan, agama, atau mata kuliah kekhasan IAIN Pontianak. Apapun bentuknya dirinya sangat senang sekali jika hal ini terwujud.

Tidak hanya itu ia pun sangat berharap program pencegahan didorong oleh IAIN Pontianak. Dirinya dan tim sudah berkoordinasi dengan pusat lewat Ditjen dan Sesditjen jika nantinya pendidikan anti korupsi akan masuk dalam materi perkuliahan di Pancasila dan kewarganegaraan. Selain pendidikan antikorupsi akan ada juga pendidikan anti radikalisme dan pendidikan anti narkoba. Kemudian terkait tata kelola dalam hal pencegahan. Dalam hal ini kementerian agama cukup pionir dalam hal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Maka dari itu ia meminta ZI WBK IAIN Pontianak diharapkan dapat direalisasikan dalam program-program IAIN Pontianak ke depan. Seperti sistem pengaduan, unit pengaduan gratifikasi, dan LHKPN.

“Ke depan kami akan mengundang Bapak/Ibu dosen di lingkungan IAIN Pontianak dalam hal peningkatan pembelajaran antikorupsi bergabung bersama dosen-dosen lainnya di perguruan tinggi lainnya yang ada di Pontianak. Termasuk juga ke depan kami berharap IAIN Pontianak mengikutsertakan pengawas SPI nya untuk penguatan tata kelola perguruan tinggi.” tutupnya.