PONTIANAK (iainptk.ac.id) — Plt. Rektor IAIN Pontianak beserta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, menyambut kehadiran Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi beserta jajarannya. Pertemuan ini berlangsung pada 08/09 pagi di Ruang kerja Plt Rektor.
Tujuan dari kehadiran pengurus KPU Kota Pontianak adalah untuk membicarakan pelaksanaan “KPU Goes to Campus” diawali dengan melangsungkan audiensi terlebih dahulu dengan Plt Rektor selaku Pimpinan di IAIN Pontianak. Dalam pertemuan ini juga membahas bentuk sosialisasi yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, berkaitan Pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat.
Ketua KPU Kota Pontianak menyebutkan, terdapat tujuh daerah yang akan melangsungkan pemilihan kepada Daerah di Kalbar. Seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang.
Berkaitan dengan hal ini beliau mengutarakan “Kami ingin mentransfer tentang kepemiluan kepada teman-teman mahasiswa. Kami mohon arahan format kegiatannya seperti apa, kami ikut saja bagaimana di IAIN Pontianak ini.”
Plt Rektor IAIN Pontianak, Dr. Misdah, M.Pd., menanggapi apa yang disampaikan Ketua KPU tadi “Kami berterimakasih kepada KPU, karena kita tetap bisa bersinergi terkait dengan penyelenggaraan program pemerintah ini. Kampus ini tempatnya mahasiswa untuk menerima edukasi dari berbagai disiplin ilmu termasuk politik. Secara substansi saya menerima ini dengan baik, silahkan berkoordinasi teknisnya nanti seperti apa dengan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Apakah saat PBAK, SG atau Webinar, karena dalam masa pandemi Covid 19 ini, KPU bisa membuat Video yang menjelaskan tentang apa saja yang harus diketahui pemilih tentang hak kewajiban dan tatacara, untuk memilih Kepala Daerah.”
“Pendidikan politik ini sangat baik, karena akan menambah wawasan mahasiswa kami. Paling tidak mahasiswa akan paham dan tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Politik ini sensitif karena kalau tidak dibekali sejak awal, baik di SMA atau Perguruan Tinggi jangan salahkan mereka kalau melanggar hukum kalau kita tidak melakukan edukasi dan sosialisasi sejak awal terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu, Jelas beliau tentang pentingnya pendidikan politik ini.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Abdul Mukti, S.Ag. MA., mengusulkan sosialisasinya berbentuk Podcast, karena di IAIN Pontianak sudah memiliki ruang podcast yang representative dan sudah aktif pada tahun ini. Kita masih membuka peluang komunikasi untuk membicarakan model sosialisi seperti apa yang ingin digunakan pada masa pandemi ini. Tapi, satu kesepakatan bahwa Plt Rektor menerima kegiatan dari KPU ini dan berharap program ini diawali dengan MoU, tinggal nanti KPU membuat naskah MoU dan ditela’ah bersama untuk menjadi payung hukum kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama sekarang dan di masa-masa yang akan datang.
Editor: Omar Mukhtar
Penulis: Bambang Eko Priyanto