Pontianak (iainptk.ac.id) 26 Mei 2025 – Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menggelar Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi 2025–2029 pada hari Senin, 26 Mei 2025.
Acara yang digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Jakarta ini mengangkat tema besar “Menciptakan Praktik Beragama Berdampak untuk Mewujudkan Birokrasi yang Kolaboratif, Kapabel, dan Berintegritas.”
Seluruh satuan kerja di bawah Kemenag turut berpartisipasi secara daring, termasuk dari IAIN Pontianak, Wakil Rektor II, Prof. Dr. H. Syaifuddin Herlambang, MA., dan Kepala Biro AUAK, Dr. H. Ridwansyah, M.Si., yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom dari ruang pertemuan Rektor.
Rektor IAIN Pontianak, Prof. Dr. H. Syarif, S.AG., MA., menyambut baik agenda reformasi birokrasi ini. Dalam keterangannya, Rektor menyampaikan bahwa prinsip-prinsip birokrasi berdampak dan berintegritas sudah mulai diterapkan di lingkungan kampus. Ke depan, IAIN Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi serta hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sebelumnya digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 30 April 2025.
Menteri Agama bersama jajarannya turut hadir langsung. Dikesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama pimpinan kementerian/lembaga (K/L), sebagai bentuk komitmen lintas sektoral.
Dalam arahannya, Menteri Agama menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang tidak hanya efisien, tapi juga menjunjung nilai-nilai yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Kita ingin birokrasi yang melayani dengan cinta dan menjunjung tinggi nilai integritas,” ujarnya.
Momentum penting juga terjadi saat Kementerian Agama menyerahkan surat usulan kenaikan tunjangan kinerja kepada Menteri PANRB. Hal ini merupakan upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag.
Menteri PANRB kemudian memberikan paparan terkait arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029, yang menekankan pentingnya birokrasi yang berdampak, adaptif, dan antikorupsi.
Melalui Kick Off ini, Kemenag menegaskan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan mampu menghadirkan dampak nyata melalui praktik beragama yang inklusif dan moderat.
Penulis : BEP
Editor : Bambang