Jakarta (iainptk.ac.id) Kamis, 12 November 2026 – IAIN Pontianak mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Institusi diwakili Wakil Rektor II sekaligus Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama IAIN Pontianak, Dr. Zulkifli, S.Ag., M.A.
Uji publik merupakan salah satu tahapan penilaian dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar KIP RI setiap tahun. Pada tahapan ini, pimpinan badan publik memaparkan langsung strategi, kebijakan, dan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi di lembaganya, lalu menjawab pertanyaan pendalaman dari tim panelis. Forum berlangsung terbuka dan disiarkan langsung sehingga masyarakat dapat ikut menilai paparan yang disampaikan. Satu pertanyaan dari meja panelis mengubah arah sesi: “Bagaimana dampak atas keterbukaan informasi yang selama ini dijalankan?” Pertanyaan itu diajukan kepada Wakil Rektor II, Dr. Zulkifli, S.Ag., M.A.,
Beliau tidak menjawabnya dengan jumlah dokumen yang telah diunggah atau banyaknya kanal yang dimiliki. Ia memilih menelusuri satu peristiwa secara utuh, dari keluhan mahasiswa di ruang obrolan hingga berubah menjadi keputusan pimpinan. Pada April 2026, petugas helpdesk IAIN Pontianak menangani 271 pesan yang masuk. Keluhan terbanyak menyangkut dua hal, yakni pelaksanaan Wisuda XXII dan kejelasan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
Aspirasi itu tidak berhenti di layar petugas. Humas melaporkan pertanyaan, komentar, dan isu yang berkembang kepada pimpinan untuk dibahas pada forum rapat yang sudah terjadwal, yaitu rapat Rektor bersama para Wakil Rektor dan Kepala Biro setiap dua pekan, serta rapat Rektor bersama seluruh pimpinan unit setiap tanggal 17.
Ruang dialog kemudian dibuka lebih lebar. Pada Agustus 2026, Rektor menerima audiensi organisasi kemahasiswaan untuk membahas persiapan PBAK 2026. Hasilnya tercatat sebagai keputusan institusi: pelaksanaan wisuda dipindahkan ke hotel dengan ijazah yang siap diambil, sementara kepastian pelaksanaan PBAK diumumkan kepada mahasiswa. Kedua tahapan itu terdokumentasi dalam pemberitaan resmi kampus pada 13 April dan 20 Agustus 2026 sehingga dapat diverifikasi publik.
“Inilah arti tema tahun ini bagi kami: informasi yang dibuka menghasilkan suara, suara menghasilkan keputusan, dan keputusan itu diumumkan kembali kepada publik,” tegasnya.
Jawaban tersebut menyentuh langsung tema yang diusung KIP RI tahun ini, “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Pada Monev 2026, penilaian digeser dari sekadar kepatuhan administratif menuju manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Presentasi Uji Publik berlangsung pada 10–12 November 2026 dan diikuti 282 badan publik dari tujuh kategori yang dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Hasil tahapan ini menyumbang 20 persen terhadap penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Selain dampak yang dirasakan mahasiswa, Warek II memaparkan perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan. Proses pengisian SAQ mendorong terbentuknya PPID Pelaksana di tingkat fakultas dengan tugas dan fungsi yang jelas. Nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Kalimantan Barat juga berbuah sosialisasi langsung kepada seluruh Pengelola PPID.
“Yang berubah bukan dokumennya, melainkan siapa yang bertanggung jawab. Keterbukaan informasi kini punya pemilik di setiap fakultas,” ujarnya.
Adapun kanal yang menampung aspirasi publik itu adalah Helpdesk Hibrida, layanan yang ia ringkas dengan satu prinsip: menjawab lebih dulu, sebelum publik harus bertanya resmi. Layanan ini memadukan bot dan petugas manusia melalui nomor resmi 0851-8333-5351, dengan dukungan anggaran Rp112.411.000 dalam DIPA 2026 untuk penguatan sistem layanan akses jaringan dan PPID. Inovasi tersebut dinominasikan pada Humas Kemenag Award 2026.
Tim panelis menyimak paparan sambil mencatat dan sesekali meminta penjelasan tambahan. Penghitung waktu yang terpampang di layar ruang membuat sesi berjalan padat, meski suasana forum tetap cair. Panelis menilai alur yang disajikan cukup terbaca karena memperlihatkan rangkaian dari aspirasi publik hingga keputusan pimpinan, bukan sekadar daftar kanal layanan. Catatan perbaikan yang mengemuka antara lain kelengkapan statistik layanan informasi serta kesiapan kanal PPID bagi penyandang disabilitas.
Menutup sesi, Warek II menyampaikan posisi IAIN Pontianak apa adanya. “Kami tidak mengklaim sudah selesai. Kami menunjukkan arah, bukti, dan apa yang belum,” ujarnya.
Ia menyebut pekerjaan yang sedang berjalan meliputi penguatan PPID Pelaksana di seluruh fakultas, pelengkapan statistik layanan informasi, dan pembaruan kanal PPID. Untuk 2027, IAIN Pontianak menjanjikan layanan informasi yang ramah disabilitas, pengukuran dampak repositori dan jurnal, serta integrasi penuh dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penulis: Ahmad Arif Ramadhan
Editor: Bambang Eko Priyanto