Pontianak (iainptk.ac.id) – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengadakan Entry Meeting di IAIN Pontianak dalam rangka menyosialisasikan dan memberikan pendampingan terkait implementasi Fraud Control Plan (FCP) untuk Bantuan Pemerintah. Pertemuan ini digelar di ruang rapat senat IAIN Pontianak, lantai 4 gedung rektorat, pada tanggal 29 September 2023.
Pertemuan ini dihadiri oleh Rektor IAIN Pontianak, Kepala Satuan Pengawas Internal, Kabiro, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kabag, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, serta para pejabat Fungsional yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan bantuan pemerintah.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan program yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sekaligus memberikan pendampingan terkait pencegahan penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah.
Rektor IAIN Pontianak, Dr. H. Syarif, S.Ag., MA, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini dan juga memaparkan prestasi yang telah diraih oleh IAIN Pontianak. Salah satunya adalah pencapaian peringkat pertama dalam Cash Management System (CMS) yang diumumkan oleh dirjend perbendaharaan kementerian keuangan beberapa waktu lalu.
“Saya ingin melaporkan bahwa baru-baru ini, IAIN Pontianak meraih predikat terbaik dalam Cash Management System. Ini merupakan hasil kerja keras kita dalam mewujudkan sistem non tunai di kampus ini, termasuk dalam penghapusan pembayaran menggunakan uang tunai. Semuanya telah terintegrasi melalui sistem,” ungkapnya.
Nurul Ghazy, Ketua tim sosialisasi, dalam penjelasannya menyampaikan kegiatan ini akan dilaksanakan di 10 instansi di bawah Kementerian Agama, termasuk 5 Kantor Wilayah Kementerian Agama dan 5 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Tujuan dari program FCP ini meliputi identifikasi jenis bantuan pemerintah, pemetaan pengendalian fraud terhadap bantuan pemerintah, peningkatan pemahaman penanggung jawab program terkait implementasi FCP bantuan pemerintah, serta menegaskan pentingnya komitmen pegawai dalam mengimplementasikan FCP.
Ketua tim sosialisasi ini berharap program ini dapat dijalankan oleh semua pegawai di instansi ini. “Untuk mengatasi fraud, bukan hanya tugas pemimpin atau pejabat struktural tertentu. Semua pegawai dapat melaporkan jika terjadi fraud,” harapnya.
Penulis : Farli
Editor : Omar Mukhtar
