Pontianak (iainptk.ac.id) Minggu, 1 Maret 2026 —Mengejawantahkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Pontianak bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Seminar Proposal Penelitian bertajuk Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan strategis ini merupakan wujud kerja sama swakelola tipe dua antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan IAIN Pontianak. Seminar ini difokuskan untuk mematangkan kerangka riset dalam menggali potensi serta merumuskan model pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)—khususnya aset idle (tidak produktif)—agar dapat bertransformasi menjadi sumber penerimaan yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seminar proposal tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Budi Lestiono Sanjaya, S.P., M.T., M.Sc., mewakili kepala badan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IAIN Pontianak Dr. H. Muhammad Junaidin, M.A., Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak Prof. Dr. H. Zaenuddin, M.A., Ketua LPPM IAIN Pontianak Dr. Usman, M.Pd., serta Ketua Tim Peneliti Prof. Dr. Erwin Mahrus, M.Ag. beserta jajaran tim peneliti.
Dalam sambutannya, Budi Lestiono Sanjaya menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu target utama dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di tengah tantangan kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, pemerintah provinsi dituntut untuk bergerak lebih inovatif dalam menggali potensi internal serta memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah.
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Erwin Mahrus, M.Ag., dalam paparannya menyampaikan bahwa riset ini dilatarbelakangi oleh tantangan kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih bergantung pada dana transfer dan pajak konvensional. Tim peneliti menawarkan pendekatan konseptual Asset Based Regional Development (ABRD) serta identifikasi komprehensif terhadap hambatan legal, administratif, dan struktural dalam pengelolaan aset. Melalui model ini, aset daerah diharapkan tidak lagi menjadi beban anggaran (cost center), melainkan motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan (revenue center).
Agenda seminar proposal ini diisi dengan sesi diskusi interaktif dan masukan mendalam dari para narasumber serta pembahas ahli untuk menyempurnakan desain penelitian, di antaranya: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar, Prasetio Tri Sejati, S.STP., M.M., yang menekankan pentingnya terobosan optimalisasi PAD guna mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah di tengah dinamika anggaran saat ini.
Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalbar, Syarifah Novita, yang memberikan catatan penting terkait keakuratan inventarisasi data objek aset, ketepatan penentuan lokus penelitian, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan BMD yang berlaku (seperti Permendagri).
Edi Agustinus, yang memberikan arahan terkait ketepatan metodologi analisis—seperti penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP)—serta penekanan agar luaran riset ini menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy brief) yang aplikatif dan dapat ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada kegiatan ini, peserta aktif dari unsur instansi dan akademisi, termasuk perwakilan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar serta praktisi, yang menyoroti potensi pengelolaan aset strategis di berbagai kawasan untuk mendatangkan kontribusi riil bagi daerah.
Melalui masukan dan penyempurnaan dari berbagai pihak dalam seminar proposal ini, tim peneliti diharapkan dapat menghasilkan dokumen kajian yang matang dan operasional, sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar menjadi solusi nyata bagi penguatan kemandirian fiskal dan pembangunan di Kalimantan Barat.
Penulis : BEP
Editor : Bambang