Kubu Raya (iainptk.ac.id), Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak menggelar Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian dari penguatan implementasi Kurikulum Outcome Based Education (OBE). Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari 17–18 November 2025, di Hotel Alimoer Kubu Raya dan diikuti oleh total 30 peserta yang merupakan Dosen dan termasuk juga Dosen utusan Universitas Nadhatul Ulama, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah dan dari STB Harapan Bersama.
Workshop ini resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Syariah, Dr. Firdaus Achmad, M.Hum. Dalam sambutannya, Dekan menegaskan bahwa pengembangan kurikulum berbasis OBE merupakan langkah strategis tidak hanya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam menghadapi akreditasi Program Studi Hukum Tatanegara pada tahun 2026. Menurutnya, RPS yang dirancang dengan tepat akan memastikan keselarasan capaian pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi yang mampu menjawab kebutuhan kompetensi lulusan.
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, Arif Wibowo, S.H., M.H., turut menyampaikan harapannya agar kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi para dosen dalam menyusun RPS yang relevan, terukur, dan selaras dengan kurikulum OBE. Beliau menekankan pentingnya penyusunan RPS yang berkualitas sebagai fondasi peningkatan mutu layanan pendidikan dan kinerja akademik di prodi.
Workshop ini juga menghadirkan dua narasumber dari Universitas Tanjungpura, yaitu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.M dan Marnita, S.H.I., M.H, yang memberikan penguatan materi terkait RPS OBE.
Salah satu peserta workshop yang juga merupakan dosen muda Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Noranisa, M.H, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi para pengajar untuk meningkatkan kualitas penyusunan RPS. Ia berharap dapat menerapkan penyusunan RPS secara lebih terstruktur dan terukur, serta selaras dengan CPL Program Studi. “Semoga seluruh dosen di Fakultas Syariah dapat terus beradaptasi dengan kurikulum OBE sehingga perkuliahan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada capaian pembelajaran,” ujarnya.
Melalui workshop ini, Program Studi Hukum Tatanegara menargetkan tersusunnya RPS yang dapat digunakan secara langsung oleh para pengajar, sekaligus memperkuat kesiapan prodi dalam memenuhi standar akreditasi tahun 2026. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kapasitas dosen dan memperkuat kualitas kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Penulis : Fitria
Editor : Bambang