Selasa, (27/3) dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai pada IAIN Pontianak Tahun 2018 bertempat di Hotel Golden Tulip Ruang C, Jl. Teuku Umar No. 39 Pontianak. Hadir dalam kegiatan ini yaitu Dr. Hermansyah, M.Ag (Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga) dan Wardasari Gandhi, SE (Kasubbag Perbendaharaan Biro Keuangan dan BMN Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI). Peserta dalam kegiatan berjumlah 35 orang terdiri dari Pejabat Eselon IV, seluruh staf keuangan di lingkungan Biro AUAK, fakultas, unit maupun lembaga yang ada di IAIN Pontianak. Kegiatan ini berlangsung 1 hari dengan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Adapun 1 narasumber lainnya dari KPPN Pontianak.
Omar Mukhtar, SE., M.Ak selaku ketua panitia yang sekaligus menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BMN mejelaskan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini untuk menguatkan tata kelola pengelolaan APBN IAIN Pontianak melalui transaksi pembayaran non tunai. Adapun sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan Biro AUAK, fakultas, dan unit maupun lembaga yang ada di IAIN Pontianak, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dapat transparan dan akuntable.
“Bimbingan teknis ini dilaksanakan 1 hari. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa menghadirkan Ibu Wardasari Ghandi. Beliau merupakan salah satu tim utama yang menyusun juknis transaksi pembayaran non tunai dan pemateri berikutnya dari KPPN Pontianak. Semoga materi yang disampaikan nanti dapat memperkaya pemahaman kita terhadap juknis dari transaksi pembayaran non tunai. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita tidak lagi kendor dan takut dalam melaksanakan transaksi pembayaran non tunai.” Ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hermansyah, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik menjelaskan bahwa periode kepemimpinan ini masih baru membangun sistem, karena memang sebelumnya belum ada sistem yang mengatur tentang berbagai hal seperti Sistem Penjaminan Mutu Internal dan lain-lain. Tahun depan diharapkan berlanjut ke tahap implementasi dengan tetap memperbaiki sistem. Dalam konteks keuangan ada sistem yang harus dibangun yakni penetapan UKT dan pembayaran PNBP untuk mahasiswa . Menurutnya, jika IAIN Pontianak telah memiliki sistem yang baik maka juga harus diringi dengan aplikasi yang mendukung, sehingga nantinya tidak ada lagi istilah ‘kecolongan’ maupun ada rasa ketidakadilan dalam prosesnya. Dirinya berharap semoga ke depan persoalan semacam ini tidak terulang kembali. Maka dari itu ia meminta kepada seluruh jajaran khususnya bagian keuangan untuk membuat sistem yang baik, rapi, dan transparan.
“Saya kira sistem ini membantu kita supaya berjalan sesuai dengan relnya. Kita harus sambut sistem ini dengan merealisasikannya. Karena negara ini ingin kita transparan dan bersih. Selama ini kalau masih tunai masih bisa diatur-atur. Akan tetapi dengan adanya sistem semacam ini akan memperkeil peluang dalam melakukan penyimpangan. Sekali lagi saya tekankan dengan adanya sistem yang baik dan rapi kita dijaga oleh sistem dengan berbuat sesuai regulasi. “ Tegasnya.
